Jakarta, CNN Indonesia --
Partai Demokrat menawarkan 14 program prioritas kepada masyarakat jika para caleg
DPR partai tersebut terpilih dalam Pileg 2019 mendatang. Angka 14 dipilih agar sesuai dengan nomor urut Demokrat sebagai peserta
Pemilu 2019.
"Itu semua sesuai pengaduan masyarakat saat kunjungan ke daerah dan hasi survei," ucap Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief saat dihubungi
CNNIndonesia.com, Rabu (21/11).
Nantinya, kata Andi, caleg DPR dari Demokrat akan memperjuangkan 14 program tersebut melalui lembaga legislatif jika sudah terpilih. Lewat parlemen, tegas Andi, Demokrat bakal mendorong pemerintah yang baru nanti merealisasikan 14 program itu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kan bisa diperjuangkan bagi siapa yang menang pilpres, termasuk Prabowo-Sandi," ujar Andi.
Andi lalu membantah pihaknya tidak setuju dengan visi, misi, dan program capres yang partainya usung yakni Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akibat keberadaan program berbeda tersebut. Ia menegaskan setiap partai memang harus memiliki program.
"Titiek Soeharto saja [tawarkan] program Pak Harto," ucap Andi. "Enggak menegasikan Prabowo-Sandi. Enggak ada hubungan."
Sebelumnya, parpol yang dipimpin Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu telah merilis 14 Prioritas Demokrat berisi program-program dan ditawarkan ke masyarakat. Belasan program itu didominasi aspek ekonomi.
Salah satunya, Demokrat akan mendorong penciptaan lapangan kerja serta membatasi tenaga kerja asing. Kemudian, juga mendorong peningkatan pengelolaan serta pelayanan BPJS.
Demokrat juga disebut akan berjuang pemberian subsidi listrik kepada kalangan kurang mampu dan penyediaan BBM premium dalam jumlah yang cukup. Demokrat juga ingin mempertahankan subsidi pupuk untuk para petani.
"Setop impor pangan ketika musim panen," bunyi poin keempat.
 Salah satu APK untuk Pileg 2019 yang menampilkan 14 program prioritas Demokrat(Dok. Istimewa) |
Demokrat pun disebut akan mendorong peningkatan gaji guru, TNI, dan Polri, serta pensiunan. Peningkatan upah buruh dan pelonggaran pajak bagi sektor dunia usaha juga akan diperjuangkan Demokrat melalui legislatif.
Demokrat kemudian ingin mengontrol utang pemerintah dan BUMN. Di sektor hukum, Demokrat mendambakan kebebasan berbicara dijunjung tinggi. Jangan sampai ada pemasungan untuk mengutarakan pendapat.
"Lanjutkan dan tingkatkan program pro rakyat SBY seperti BOS, Bidik Misi, BPJS, Bantuan Lansia, Disabilitas serta Bencana, PKH, Raskin, BLT/BLSM, KUR, PNPM dan lain-lain untuk kurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial," mengutip bunyi poin 14.
Dalam Pilpres 2019, Partai Demokrat berada dalam gerbong koalisi Adil Makmur yang mengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebagai pasangan capres-cawapres. Selain Demokrat, paslon nomor urut 02 itu diusung Partai Gerindra, PKS, dan PAN.
(bmw/kid)