Anies Soal PMD Jakpro: Mungkin Berubah Selama Belum Final

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih enggan berkomentar soal pemangkasan anggaran penyertaan modal daerah (PMD) yang diajukan oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dalam Rancangan APBD 2019.

Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI diketahui hanya menyetujui PMD untuk Jakpro sebesar Rp700 miliar dari total pengajuan sebesar Rp2,04 triliun.

"Saya tidak mau mengomentari proses sampai sepenuhnya selesai supaya tidak mengganggu pembicaraan," kata Anies di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (27/11).

Lihat juga: DPRD DKI Cuma Setuju Beri PMD Rp700 M untuk Jakpro

Menurut Anies, meski forum Banggar telah menyetujui PMD Jakpro hanya sebesar Rp700 miliar, namun hal itu masih bisa saja berubah. Sebab, kata dia, hal itu masih
berupa rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) saja dan belum disahkan menjadi APBD DKI 2019.

"Masih berjalan kok, kalau selama belum final masih ada kemungkinan perubahan," ujarnya.

Lebih dari itu, Anies menyebut baru akan berkomentar ketika semua pembahasan anggaran sudah final. Alasannya, ia tak ingin komentarnya justru berdampak pada pembahasan APBD di Banggar DPRD DKI.

Lihat juga: DPRD DKI Anggarkan Rp400 Miliar untuk Proyek Stadion BMW

"Nanti sesudah semua final aja dulu, karena apapun jawaban saya jadi bahan pembicaraannya dalam, jadi saya enggak jawab dulu," tuturnya.

Sebelumnya, Jakpro mengajukan PMD sebesar Rp2,04 triliun dalam RAPBD 2019. PMD tersebut rencananya digunakan untuk sejumlah kegiatan.

Di antaranya pembangunan stadion BMW sebesar Rp400 miliar, pengadaan lahan rumah DP nol rupiah sebesar Rp648 miliar, revitalisasi TIM sebesar Rp500 miliar, serta pembelian lahan eks Kedubes Inggris sebesar Rp500 miliar.

Lihat juga: Rumah DP Nol Rupiah Samawa, Belum Tentu 'Bahagia'

Setelah mendapat berbagai kritik dari anggota Banggar, akhirnya PMD yang diberikan untuk Jakpro sebesar Rp700 miliar. Dengan rincian, Rp400 miliar untuk pembangunan stadion BMW, Rp200 miliar untuk revitalisasi TIM, serta Rp100 miliar untuk pengadaan lahan program rumah DP nol rupiah.

(dis/arh)