Kontras Nilai Insiden Papua Buntut Kekerasan yang Dipelihara

CNN Indonesia | Rabu, 05/12/2018 16:00 WIB
Kontras Nilai Insiden Papua Buntut Kekerasan yang Dipelihara Kontras menilai pembunuhan puluhan pekerja di Papua merupakan kegagalan pendekatan pembangunan oleh Jokowi di Papua, selain rantai kekerasan yang dipelihara. (CNN Indonesia/Bimo Wiwoho)
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai tragedi pembunuhan puluhan pekerja di Papua sebagai bentuk kegagalan pendekatan pembangunan infrastruktur Presiden Joko Widodo di Papua.

Koordinator Kontras Yati Andriyani mengatakan kejadian ini tak lepas dari lingkaran kekerasan yang terus berulang di Papua. Kekerasan itu kerap kali menempatkan warga sipil sebagai target paling rentan, baik serangan dari oknum aparat maupun gerakan pro kemerdekaan.

"Kekerasan dan pembunuhan ini menjadi bagian tidak terpisahkan dari terus dipeliharanya rantai dan lingkaran kekerasan di tanah Papua," kata Yati dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Rabu (5/12).



Sementara selama ini, menurut dia, tidak ada keseriusan pemerintah untuk melanjutkan proses dialog dan upaya menghentikan pendekatan keamanan dalam menangani konflik di Papua.

"Peristiwa ini juga menunjukkan dengan jelas bahwa pendekatan pembangunan infrastruktur yang menjadi ambisi pemerintah di Papua tidak serta merta dapat memulihkan situasi keamanan dan menyelesaikan kekerasan di tanah Papua," ujar Yati.

Kontras meminta pemerintah sadar bahwa masalah di Papua bukan hanya terkait ekonomi dan pembangunan. Namun juga ekspresi politik, kemiskinan dan ketidakadilan di Papua.


"Kontras menyerukan kepada pemerintah dan seluruh pihak yang terlibat dalam konflik untuk menghentikan kekerasan dan serangan terhadap warga sipil," tutur Yati.

Kata dia, Kontras mendukung pemerintah untuk mengusut tuntas dan memproses hukum kejadian ini. Mereka menilai tidak ada alasan apapun yang membenarkan pembunuhan itu.

Meski begitu Kontras mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam penanganan. Pemerintah harus memperhatikan koridor hukum dan prinsip HAM.

"Memperhatikan dan mengutamakan perlindungan masyarakat sipil, dan tidak menyasar apalagi menggunakan kekerasan terhadap warga sipil Papua yang kerap distigma sebagai pendukung kelompok separatis," ucapnya.


Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menyebut jumlah korban tewas dalam pembantaian oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di proyek jembatan jalur Trans Papua, Kabupaten Nduga, Papua, berjumlah 19 orang.

Tragedi ini terjadi pada 2 Desember 2018 sekitar pukul 15.30 WIT dan diduga didalangi KKB pimpinan Egianus Kogoya. (dhf/pmg)