Konferensi Perempuan Timur, Menyuarakan Hak 'Warga Kelas Dua'

CNN Indonesia | Sabtu, 08/12/2018 02:06 WIB
Konferensi Perempuan Timur, Menyuarakan Hak 'Warga Kelas Dua' Ilustrasi Kekerasan Pada Wanita. (Istockphoto/iweta0077)
Jakarta, CNN Indonesia -- Perempuan di wilayah timur Indonesia masih dianggap sebagai warga kelas dua. Penyebabnya, budaya patriarki dan kondisi ekonomi di wilayah timur Indonesia.

Hal itu mengemuka dalam diskusi tentang pemenuhan hak perempuan di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (6/12). Menghadapi permasalahan hak-hak perempuan di timur Indonesia, Komnas Perempuan, Forum Pengada Layanan, dan Yayasan BaKTI berencana menggelar konferensi perempuan timur (KPT) di Kupang NTT, 10-11 Desember 2018. Diperkirakan 500 orang perwakilan perempuan dari sejumlah provinsi di kawasan Indonesia Timur akan hadir dalam acara tersebut.

Aktivis perempuan sekaligus Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara Maria Filiana Tahu yang ditunjuk menjadi ketua panitia konferensi mengatakan, konferensi bertujuan untuk memberikan kesempatan perempuan timur mempelajari pemenuhan hak sebagai perempuan.


"Pada kehidupan nyata di wilayah Indonesia timur, perempuan adalah orang kelas dua," kata Filiana di Jakarta.
Filiana mengatakan KPT akan membahas isu-isu yang dihadapi perempuan di Indonesia timur, seperti pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, perdagangan manusia, angka kematian ibu, dan perkawinan anak.

Nantinya, pertemuan itu akan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi ke pemerintah pusat, untuk memerhatikan isu perempuan di wilayah timur.

Filiana mengatakan tahun politik adalah momen tepat menyuarakan isu-isu perempuan.

"Ini momen tepat bersuara dalam mempersiapkan pemerintahan baru. Ketika pemerintahan di periode baru, perempuan jadi komponen prioritas yang harus dilihat," kata Filiana.

Dikatakan Filiana, persoalan utama di Indonesia Timur adalah perdagangan manusia atau human trafficking. Perdagangan manusia, kata dia, menyelinap di dalam kondisi kemiskinan rakyat di Indonesia timur secara sistematis dam terkoordinir.

Menurutnya, dalang perdagangan manusia biasanya datang dari Pulau Jawa. Mereka merangkul warga sekitar sebagai calo sehingga masyarakat mempercayakan sanak saudaranya untuk mencari penghasilan yang lebih baik di luar negeri.

"Calo-calo itu datang dan memberi tawaran Rp1,5 juta atau Rp1 juta, ada juga yang Rp500 ribu, agar orang tua mengizinkan anaknya diurus calo-calo itu untuk mendapatkan pekerjaan di luar," kata Filiana.

Setelah itu, lanjut Filiana, para korban akan diselundupkan untuk bekerja di Malaysia, Singapura, dan negara tetangga lainnya. Mereka bekerja secara ilegal tanpa payung hukum jelas.

Politisi PDIP itu menyebut pemerintah provinsi sudah berupaya meminimalisasi hal tersebut dengan melakukan moratorium pengiriman TKI. Namun perdagangan manusia tetap terjadi lewat jalur-jalur tikus.

Filiana mengatakan selain karena faktor ketimpangan ekonomi, kekerasan terhadap perempuan di Indonesia timur terjadi karena budaya patriarki yang masih kental.

Kemandirian dan akses terhadap segala sesuatu masih dibatasi oleh kaum laki-laki. Perempuan pun dianggap lebih rendah dari laki-laki.

Sementara, pendiri Sanggar Suara Perempuan, Rambu Atanau Mella, mengatakan perdagangan manusia berawal dari kemiskinan dan tidak meratanya pembangunan.

Perempuan di Indonesia timur memilih bekerja di luar daerah bahkan luar negeri. Namun sayangnya kondisi ini ditumpangi sejumlah orang untuk melakukan perdagangan manusia.

"Ujungnya adalah masalah perdagangan orang. Hampir setiap bulan NTT menerima kepulangan mereka sudah dalam peti jenazah," ujar Rambu.

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018, ada 9,82 persen orang miskin di Indonesia, sebagian besar terdapat di Indonesia timur. Sebanyak 21,2 persen ada di Maluku dan Papua, 14 persen di Bali dan Nusa Tenggara, dan 10,64 persen di Sulawesi.

Rambu menambahkan kemiskinan dan budaya patriarki di Indonesia timur membuat perempuan berada dalam posisi tidak diuntungkan. Keadilan dan pemenuhan hak mereka diabaikan.

Dia mengutip data Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) bahwa ada 2.796 kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia timur sepanjang 2017.

Kekerasan terhadap perempuan paling banyak terjadi di NTT dengan 677 kasus, disusul 416 kasus di Sulawesi Tengah, dan 416 kasus di Sulawesi Utara.

"Kekerasan seksual, perdagangan manusia, eksploitasi seksual, perkawinan anak, kematian saat persalinan, gizi buruk, putus sekola, ini jadi persoalan yang dirasakan perempuan di bagian timur Indonesia," kata Rambu.
(dhf/ugo)