e-KTP Tercecer, Demokrat Pertanyakan Kinerja Kemendagri

Jakarta, CNN Indonesia -- Kasus tercecernya blanko e-KTP yang terjadi beberapa kali terjadi dinilai sebagai cerminan Pemerintah, dalam hal ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak mampu mengelola kepentingan masyarakat terkait data kependudukan.

Hal ini yang menjadi sorotan Partai Demokrat, terutama kasus tercecernya ribuan keping blanko e-KTP di wilayah Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu (10/12) lalu.

"Kata-kata tercecer itu sempurna untuk mengatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahannya tidak baik untuk urus ini," ujar Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Menteng, Jakarta Pusat, Senin (10/12).

Pada Mei 2018 lalu, tercecernya blanko e-KTP juga terjadi di Bogor, Jawa Barat. Kala itu, ratusan blanko e-KTP terjatuh ketika dipindahkan dari gudang sementara di Pasar Minggu, Jakarta Selatan menuju gudang Kemendagri di Semplak. Karena pemindahan menggunakan kendaraan bak terbuka.

Lihat juga: Dirjen Dukcapil Sebut e-KTP Tercecer Tak Terkait Pemilu 2019

Menurut Hinca, dengan kejadian yang berulang maka wajar jika saat ini banyak masyarakat yang mempertanyakan kinerja Kemendagri sebagai bagian dari pemerintah.

"Ini bukan yang pertama kali, terus berlanjut. Sehingga publik hari-hari ini kebingungan, apakah negara lalai atau tidak mampu mengelola ini," kata Hinca.

Menurut dia, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, atau Direktur Jenderal Dinas Kependudukan Catatan Sipil pada Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh harus menjelaskan secara terang-terangan perihal tercecernya blanko e-KTP di Duren Sawit. Hal ini agar tidak menimbulkan beragam spekulasi.

Lihat juga: Pembuang e-KTP Duren Sawit dan Bogor Diduga Orang yang Sama

"Harus dijelaskan kepada masyarakat, supaya masyarakat tidak bertanya-tanya. Jelaskan secara terang-benderang," ujarnya.

Sebelumnya Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh menyebut tercecernya 2.158 keping e-KTP di daerah Duren Sawit, Jakarta Timur pada Sabtu (8/12) tak ada kaitannya dengan Pemilu 2019.

Zudan juga memastikan beberapa peristiwa lainnya, seperti penjualan blanko e-KTP secara online, jasa duplikat e-KTP, dan e-KTP palsu di Pasar Pramuka tak terkait gelaran pesat demokrasi lima tahunan apapun. (fhr/osc)