Demokrat Tak Yakin Prabowo Lebih Baik dari Jokowi soal HAM

CNN Indonesia | Senin, 10/12/2018 18:57 WIB
Demokrat Tak Yakin Prabowo Lebih Baik dari Jokowi soal HAM Tidak ada yang bisa menjamin Prabowo Subianto akan lebih menghormati HAM dibanding Jokowi jika terpilih di Pilpres 2019. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Sekjen Partai Demokrat Rachland Nassidik mengatakan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto belum tentu lebih baik dari Presiden Joko Widodo dalam aspek menghormati hak asasi manusia (HAM). Menurut dia, tidak ada yang bisa menjamin Prabowo akan lebih menghormati HAM jika terpilih pada Pilpres 2019.

"Apakah Pak Prabowo akan lebih baik? Bukan jaminan. Belum tentu," ucap Rachland usai diskusi di Artotel Thamrin, Jakarta, Senin (10/12).

Dia tak menjelaskan alasannya terkait hal itu. Rachland mengatakan jika nantinya Prabowo terpilih menjadi presiden namun abai terhadap penuntasan kasus HAM, alangkah baiknya dia dihukum.



Hukuman yang patut diberikan, menurut Racland, yakni tidak memilih kembali Prabowo di pilpres selanjutnya. Dia menilai hukuman tersebut sesuai dengan prinsip pemilu.

"Ini kan pemilu, ya. Pemilu ini kan fungsinya untuk menghukum pemerintah yang dianggap buruk," kata Rachland.

Begitu pun Jokowi. Menurut Rachland, Jokowi sudah terbukti abai terhadap HAM. Dia merujuk pada kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan yang hingga kini tidak diketahui siapa pelakunya.

Selain itu, Rachland juga menyinggung janji Jokowi untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Kata dia, itu pun tidak tuntas hingga kini.

"Janjinya tidak terealisasi. Pak Jokowi menurut saya harus dihukum dengan tidak dipilih lagi," ucap Rachland.

Demokrat Tak Yakin Prabowo Lebih Baik dari Jokowi soal HAMDirektur Lokataru Harris Azhar. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Direktur Lokataru Harris Azhar menyebut tidak ada satu pun calon presiden di Pemilu 2019 yang peduli dengan HAM. Presiden terpilih nantinya merupakan hasil pemenang elektoral, bukan berarti presiden yang menghormati HAM.

"Enggak ada yang compatible terhadap HAM. Karena keduanya sama-sama tidak ramah terhadap HAM dengan berbagai variannya," kata Harris.


Menurut Harris, Jokowi tidak bisa membuktikan janjinya untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu. Selain itu, dia juga mengatakan kebebasan mengutarakan pendapat menjadi semakin sempit.

Prabowo sendiri dinilai sebagai sosok yang diduga terbelit kasus HAM di masa lalu. Hingga kini, kata Harris, belum ada proses hukum yang memuaskan.

"Justru nanti akan bingung jika Prabowo menang. Siapa yang mau ditunjuk jadi Jaksa Agung? Karena dia harus memeriksa Prabowo," kata Harris. (bmw/pmg)