Haris Azhar Sebut Dua Capres Tak Bakal Dagang Isu HAM

CNN Indonesia | Selasa, 11/12/2018 05:03 WIB
Haris Azhar Sebut Dua Capres Tak Bakal Dagang Isu HAM Haris Azhar menyebut dua kandidat di Pilpres 2019 akan sulit menjadikan isu penegakan HAM sebagai bahan kampanye. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Eksekutif Lokataru, Haris Azhar memprediksi tidak akan ada kontestan Pilpres 2019 yang mengumbar janji soal penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Aktivis HAM itu yakin lantaran isu penegakan HAM bukan lagi menjadi hal yang seksi untuk dikampanyekan.

"HAM tidak akan menjadi dagangan keduanya. Tidak akan menjual isu HAM," kata Harris dalam diskusi yang dihelat Indonesia Legal Roundtable di Artotel, Jakarta, Senin (10/12).

Menurut Haris, kedua capres, yakni Joko Widodo dan Prabowo Subianto sama-sama tidak ramah dengan isu HAM. Jokowi, kata dia, gagal menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Era Jokowi juga menunjukkan kebebasan berpendapat yang semakin sempit.


Haris Azhar Sebut Dua Capres Tak Bakal Dagang Isu HAMHaris Azhar menyebut dua kandidat capres sama-sama tak ramah dengan isu Hak Asasi Manusia (HAM). (CNN Indonesia/Bimo Wiwoho)




Sementara Prabowo. sambungnya, memiliki riwayat diduga melakukan pelanggaran HAM di masa lalu. Proses hukum juga belum diberlakukan kepada mantan Danjen Kopassus tersebut.

"Kalau nanti digunakan isu HAM, narasinya berubah. Misalnya dengan kata keadilan, diskriminasi, lingkungan dan lain sebagainya, hilang narasi besar soal HAM," ucap Harris.

Hal serupa dikatakan Deputi Direktur Indonesia Legal Roundtable Erwin Natosmal Oemar. Menurut dia, Prabowo tidak akan mengumbar janji soal penegakan dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Begitu pula Jokowi.



"Sepertinya akan kapok. Mereka akan menghindar bicara HAM," ucap Erwin.

Jokowi, kata Erwin, diuntungkan pada Pilpres 2014 lalu. Dia bisa memainkan isu HAM lantaran Prabowo diduga terlibat dalam kasus pelanggaran HAM saat masih menjadi tentara.

Tetapi kini, Erwin menilai Jokowi tidak akan mengumbar janji muluk seperti dulu. Alasannya, karena Jokowi sendiri terbukti tidak bisa menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu yang dulu diumbar dalam Nawacita.



Apalagi, lanjutnya, Jokowi tidak bisa menemukan dokumen fakta-fakta pembunuhan aktivis HAM Munir yang hilang di era kepemimipinannya sendiri. "Masing-masing kubu juga ada yang memiliki permasalahan dengan HAM," imbuh Erwin.

Erwan kemudian menyoroti Prabowo yang kerap berjanji akan menjadi pemimpin bagi semua golongan, suku, etnis, agama, dan kelompok apapun. Menurut Erwan, hal itu masih kurang.

Erwan mengatakan Prabowo sebaiknya menuangkan janji-janjinya dalam visi misi secara formal dan diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sejauh ini, kata Erwan, tidak ada frasa hak asasi manusia dalam visi misi Prabowo.



"jika ingin serius bicara hak asasi manusia, statement dong. Maksudnya jangan bicara parsial kepada publik tapi dalam dokumen visi dan misi. Prabowo seperti apa? Jelaskan dong," kata Erwin.

Erwin juga menantang kedua pasang calon untuk menjabarkan secara rinci apa saja yang akan dilakukan dalam menegakkan HAM jika terpilih menjadi presiden. Menurutnya, apa yang dituangkan dalam visi misi saat ini masih cenderung umum. Belum spesifik.

Visi misi masih bisa diubah hingga 9 Januari mendatang. Menurut Erwin, alangkah baiknya masing masing paslon mengejawantahkan apa saja yang akan dilakukan secara spesifik dalam visi dan misi. (bmw/ain)