
Haris Azhar Sebut Dua Capres Tak Bakal Dagang Isu HAM
CNN Indonesia | Selasa, 11/12/2018 05:03 WIB

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Eksekutif Lokataru, Haris Azhar memprediksi tidak akan ada kontestan Pilpres 2019 yang mengumbar janji soal penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Aktivis HAM itu yakin lantaran isu penegakan HAM bukan lagi menjadi hal yang seksi untuk dikampanyekan.
"HAM tidak akan menjadi dagangan keduanya. Tidak akan menjual isu HAM," kata Harris dalam diskusi yang dihelat Indonesia Legal Roundtable di Artotel, Jakarta, Senin (10/12).
Menurut Haris, kedua capres, yakni Joko Widodo dan Prabowo Subianto sama-sama tidak ramah dengan isu HAM. Jokowi, kata dia, gagal menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Era Jokowi juga menunjukkan kebebasan berpendapat yang semakin sempit.
Sementara Prabowo. sambungnya, memiliki riwayat diduga melakukan pelanggaran HAM di masa lalu. Proses hukum juga belum diberlakukan kepada mantan Danjen Kopassus tersebut.
"Kalau nanti digunakan isu HAM, narasinya berubah. Misalnya dengan kata keadilan, diskriminasi, lingkungan dan lain sebagainya, hilang narasi besar soal HAM," ucap Harris.
Hal serupa dikatakan Deputi Direktur Indonesia Legal Roundtable Erwin Natosmal Oemar. Menurut dia, Prabowo tidak akan mengumbar janji soal penegakan dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Begitu pula Jokowi.
"Sepertinya akan kapok. Mereka akan menghindar bicara HAM," ucap Erwin.
Jokowi, kata Erwin, diuntungkan pada Pilpres 2014 lalu. Dia bisa memainkan isu HAM lantaran Prabowo diduga terlibat dalam kasus pelanggaran HAM saat masih menjadi tentara.
Tetapi kini, Erwin menilai Jokowi tidak akan mengumbar janji muluk seperti dulu. Alasannya, karena Jokowi sendiri terbukti tidak bisa menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu yang dulu diumbar dalam Nawacita.
Apalagi, lanjutnya, Jokowi tidak bisa menemukan dokumen fakta-fakta pembunuhan aktivis HAM Munir yang hilang di era kepemimipinannya sendiri. "Masing-masing kubu juga ada yang memiliki permasalahan dengan HAM," imbuh Erwin.
Erwan kemudian menyoroti Prabowo yang kerap berjanji akan menjadi pemimpin bagi semua golongan, suku, etnis, agama, dan kelompok apapun. Menurut Erwan, hal itu masih kurang.
Erwan mengatakan Prabowo sebaiknya menuangkan janji-janjinya dalam visi misi secara formal dan diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sejauh ini, kata Erwan, tidak ada frasa hak asasi manusia dalam visi misi Prabowo.
"jika ingin serius bicara hak asasi manusia, statement dong. Maksudnya jangan bicara parsial kepada publik tapi dalam dokumen visi dan misi. Prabowo seperti apa? Jelaskan dong," kata Erwin.
Erwin juga menantang kedua pasang calon untuk menjabarkan secara rinci apa saja yang akan dilakukan dalam menegakkan HAM jika terpilih menjadi presiden. Menurutnya, apa yang dituangkan dalam visi misi saat ini masih cenderung umum. Belum spesifik.
Visi misi masih bisa diubah hingga 9 Januari mendatang. Menurut Erwin, alangkah baiknya masing masing paslon mengejawantahkan apa saja yang akan dilakukan secara spesifik dalam visi dan misi. (bmw/ain)
"HAM tidak akan menjadi dagangan keduanya. Tidak akan menjual isu HAM," kata Harris dalam diskusi yang dihelat Indonesia Legal Roundtable di Artotel, Jakarta, Senin (10/12).
Menurut Haris, kedua capres, yakni Joko Widodo dan Prabowo Subianto sama-sama tidak ramah dengan isu HAM. Jokowi, kata dia, gagal menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Era Jokowi juga menunjukkan kebebasan berpendapat yang semakin sempit.
![]() |
Sementara Prabowo. sambungnya, memiliki riwayat diduga melakukan pelanggaran HAM di masa lalu. Proses hukum juga belum diberlakukan kepada mantan Danjen Kopassus tersebut.
"Kalau nanti digunakan isu HAM, narasinya berubah. Misalnya dengan kata keadilan, diskriminasi, lingkungan dan lain sebagainya, hilang narasi besar soal HAM," ucap Harris.
Hal serupa dikatakan Deputi Direktur Indonesia Legal Roundtable Erwin Natosmal Oemar. Menurut dia, Prabowo tidak akan mengumbar janji soal penegakan dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Begitu pula Jokowi.
"Sepertinya akan kapok. Mereka akan menghindar bicara HAM," ucap Erwin.
Jokowi, kata Erwin, diuntungkan pada Pilpres 2014 lalu. Dia bisa memainkan isu HAM lantaran Prabowo diduga terlibat dalam kasus pelanggaran HAM saat masih menjadi tentara.
Tetapi kini, Erwin menilai Jokowi tidak akan mengumbar janji muluk seperti dulu. Alasannya, karena Jokowi sendiri terbukti tidak bisa menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu yang dulu diumbar dalam Nawacita.
Apalagi, lanjutnya, Jokowi tidak bisa menemukan dokumen fakta-fakta pembunuhan aktivis HAM Munir yang hilang di era kepemimipinannya sendiri. "Masing-masing kubu juga ada yang memiliki permasalahan dengan HAM," imbuh Erwin.
Erwan kemudian menyoroti Prabowo yang kerap berjanji akan menjadi pemimpin bagi semua golongan, suku, etnis, agama, dan kelompok apapun. Menurut Erwan, hal itu masih kurang.
Erwan mengatakan Prabowo sebaiknya menuangkan janji-janjinya dalam visi misi secara formal dan diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sejauh ini, kata Erwan, tidak ada frasa hak asasi manusia dalam visi misi Prabowo.
"jika ingin serius bicara hak asasi manusia, statement dong. Maksudnya jangan bicara parsial kepada publik tapi dalam dokumen visi dan misi. Prabowo seperti apa? Jelaskan dong," kata Erwin.
Erwin juga menantang kedua pasang calon untuk menjabarkan secara rinci apa saja yang akan dilakukan dalam menegakkan HAM jika terpilih menjadi presiden. Menurutnya, apa yang dituangkan dalam visi misi saat ini masih cenderung umum. Belum spesifik.
Visi misi masih bisa diubah hingga 9 Januari mendatang. Menurut Erwin, alangkah baiknya masing masing paslon mengejawantahkan apa saja yang akan dilakukan secara spesifik dalam visi dan misi. (bmw/ain)
ARTIKEL TERKAIT

KontraS Sebut Hukuman Mati Jadi Alat Pantau Dukungan Politik
Nasional 2 bulan yang lalu
MK: OSO Harus Bikin Surat Undur Diri sebagai Ketum Hanura
Nasional 2 bulan yang lalu
Ahmad Basarah Siap Hadapi Laporan Loyalis Soeharto
Nasional 2 bulan yang lalu
Polri Akui Tingkat Kerawanan Pemilu di Papua Masih Tinggi
Nasional 2 bulan yang lalu
Akomodasi KPK, Yasonna Dorong Revisi UU Tipikor Usai Pilpres
Nasional 2 bulan yang lalu
Polri Sebut Survei Intergitas KPK Rawan di Tahun Politik
Nasional 3 bulan yang lalu
BACA JUGA

Kenali Sosok Capres dan Anggota Dewan Lewat Pintarmemilih.id
Teknologi • 20 February 2019 14:33
Raffi Ahmad-Nagita Slavina Bikin Vlog bersama Ma'ruf Amin
Hiburan • 20 February 2019 06:16
Candu Hoaks Juga Menyasar Orang Berpendidikan Tinggi
Teknologi • 19 February 2019 15:16
Selain Literasi Digital, Tekan Hoaks Pakai Stimulasi Otak
Teknologi • 20 February 2019 09:18
TERPOPULER

Rocky Bukan Pro Prabowo, Tapi Bertekad 'Gulung Karpet Istana'
Nasional • 2 jam yang lalu
Ma'ruf Anggap Debat Cawapres Bukan Hal Luar Biasa
Nasional 4 jam yang lalu
Bawaslu Usut Pidato Zulhas di Malam Munajat 212
Nasional 3 jam yang lalu