JK Sebut Pemerintah Turut Jadi Korban Pelanggaran HAM

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan, kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) sejatinya tak hanya menimpa masyarakat biasa. Menurut JK, pemerintah selama ini juga turut menjadi korban pelanggaran HAM.

Ia mencontohkan insiden penembakan sejumlah pekerja proyek dan aparat TNI di Kabupaten Nduga, Papua, beberapa waktu lalu. Insiden itu dinilai bentuk pelanggaran HAM yang serius kepada pemerintah.

"Aparat pemerintah banyak yang dilanggar hak-haknya. Siapa yang melanggar? Bukan tentara tapi masyarakat yang anti pemerintah sangat melanggar HAM," ujar JK saat memberikan sambutan dalam peringatan hari HAM internasional di gedung Komnas HAM Jakarta, Selasa (11/12).

Lihat juga: JK Sampaikan Permohonan Maaf Jokowi Batal Hadir ke Komnas HAM

JK menyayangkan pelaku yang membunuh pekerja proyek dan aparat TNI tanpa alasan. Tindakan itu dinilai bentuk pelanggaran hukum yang sangat berat.

Adapun, JK meminta Komnas HAM selaku lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan permasalahan itu dengan seadil-adilnya.

"Kita harus selesaikan itu dengan baik. Komnas HAM saya rasa akan fair, sehingga pemerintah tidak selalu dalam keadaan tertuduh tapi juga jadi korban," ucap JK.

Lihat juga: TNI Temukan Jasad Korban Penembakan Nduga di Tengah Hutan

Terlepas dari hal tersebut, JK menilai rekonsiliasi masih menjadi upaya terbaik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Berkaca dari konflik separatisme di Aceh, saat itu dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di negeri Serambi Mekkah itu. JK turut ambil bagian dalam penyelesaian konflik saat itu.

"Jangan dituduh pemerintah yang langgar HAM, ada juga dari mereka yang bakar sekolah, bunuh orang, jadi sama-sama saja. Makanya perlu rekonsiliasi," tuturnya.

(psp/arh)