Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua
Komite Ekonomi Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta menyatakan pemerintah tidak sepenuhnya menggunakan Anggaran Pembelian dan Belanja Negara (APBN) dan utang untuk membiayai pembangunan
infrastruktur.
Hal itu dikatakannya menanggapi pernyataan cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno soal pembangunan infrastruktur lewat kemitraan dengan swasta dan tanpa utang.
"Skema pembiayaan program infrastruktur ada yang melalui APBN, KPBU [Kerjasama Pemerintah Badan Usaha], dan BUMN," ujar Arif kepada CNNIndonesia.com, Rabu (12/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Arif tidak menampik ada proyek infrastruktur yang murni menggunakan APBN. Namun, ia mengaku pemerintah juga memiliki proyek hasil KPBU.
Dalam skema proyek KPBU, Arif, yang juga politikus PDIP ini, menyebut pihak swasta yang menyediakan pendanaan hingga pengelolaan. Sementara, katanya, pemerintah menyiapkan lahan dan memberi konsesi. Khusus untuk skema KPBU, ia berkata utang juga tak bisa terelakkan.
"[Skema KPBU] biasanya kemudian swasta mencari pembiayaan bisa melalui utang ke bank, menerbitkan obligasi korporasi, atau dicampur dengan modal sendiri," ujarnya.
 Foto: CNN Indonesia/Timothy Loen |
Selain KPBU, Arif berkata pemerintah menggunakan model pembiayaan melalui efek beragun aset atau sekuritisasi. Model pembiayaan itu, kata dia, digunakan oleh PT Jasa Marga (Persero) untuk pengembangan infrastruktur baru.
"Bisa juga dengan menerbitkan Reksa Dana Pendapatan Tetap [RDPT] untuk mencari pembiayaan dana dari masyarakat atau pasar," ujar Arif.
Terkait dengan itu, Arif menilai skema utang untuk membangun infrastruktur bukan sebuah masalah selama dapat dilunasi. Terlebih, ia menilai infrastruktur dari hasil utang itu sesuai dengan spesifikasi, bisa dinikmati oleh rakyat dan memberi banyak manfaat.
"Intinya skema-skema pembiayaan yang dilakukan selama ini variannya banyak sekalipun dikerjasamakan dengan swasta," ujarnya.
Sebelumnya, Sandiaga akan melanjutkan pembangunan infrastruktur dengan pendekatan yang berbeda jika terpiliih pada Pilpres 2019. Bentuknya, kemitraan dengan swasta atau lewat penganggaran jangka panjang. Hal ini dinilai bisa mengurangi beban APBN dan tanpa utang.
"Saya pernah turut membangun infrastruktur jalan Tol Cipali sepanjang 116km, tidak memakai uang negara dan membebani utang untuk negara dan BUMN," ujar mantan wagub DKI ini usai mengikuti acara Maulid Nabi di Rantau Prapat Labuhan Batu, Selasa (11/12).
(jps/jps/arh)