Minta Kasus e-KTP Diaudit, Gerindra Siap Biayai Sistem IT
CNN Indonesia
Kamis, 13 Des 2018 05:24 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Gerindra meminta Kementerian Dalam Negeri melakukan audit internal menyusul kasus penemuan ribuan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang tercecer di wilayah Duren Sawit, Jakarta Timur.
"Gerindra meminta pemerintah melakukan audit internal secara menyeluruh termasuk membangun sistem IT (teknologi informasi) karena biayanya murah," kata Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/12).
Riza menyatakan Gerindra siap membiayai sistem IT Kemendagri jika diperlukan. Hal ini menurutnya penting untuk mekanisme pengawasan dan penyebaran e-KTP.
"Kalau pemerintah tidak memiliki anggaran, kami akan membiayai pembuatan perangkat lunak IT tersebut," kata Riza.
Dengan sistem IT tersebut, kata Riza, masyarakat dapat mengetahui jumlah e-KTP yang telah dicetak hingga kedaluwarsa secara aktual. Sistem tersebut juga diyakini akan mengantisipasi kasus e-KTP tercecer yang sebelumnya terjadi di Bogor, Serang, dan kota lain.
Kasus tercecernya e-KTP itu kata Riza, berpotensi mengganggu jalannya pilpres mendatang. Masyarakat pun dapat curiga terhadap pembuatan e-KTP jika tidak ada pengawasan terhadap pemerintah.
"Jadi kami meminta Kemendagri sejak awal melakukan audit internal secara menyeluruh termasuk terhadap tenaga-tenaga internal. Begitu juga terkait protap dan prosedurnya harus dipastikan, tidak sekadar perintah," katanya.
Sebelumnya, sejumlah anak menemukan kepingan-kepingan e-KTP yang berserakan di daerah Jalan Bojong Rangkong, Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu (8/12). Sampai saat ini pihak kepolisian masih menyelidiki motif kejadian tersebut.
Belakangan warga Kota Pariaman, Sumatra Barat, menemukan sekitar seribuan kepingan e-KTP yang telah habis masa berlakunya. E-KTP itu ditemukan di sekitar permukiman warga.
Polisi langsung mengamankan seribuan e-KTP itu dan melakukan pengecekan data bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman.
(swo/pmg)
"Gerindra meminta pemerintah melakukan audit internal secara menyeluruh termasuk membangun sistem IT (teknologi informasi) karena biayanya murah," kata Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/12).
Riza menyatakan Gerindra siap membiayai sistem IT Kemendagri jika diperlukan. Hal ini menurutnya penting untuk mekanisme pengawasan dan penyebaran e-KTP.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau pemerintah tidak memiliki anggaran, kami akan membiayai pembuatan perangkat lunak IT tersebut," kata Riza.
Dengan sistem IT tersebut, kata Riza, masyarakat dapat mengetahui jumlah e-KTP yang telah dicetak hingga kedaluwarsa secara aktual. Sistem tersebut juga diyakini akan mengantisipasi kasus e-KTP tercecer yang sebelumnya terjadi di Bogor, Serang, dan kota lain.
"Jadi kami meminta Kemendagri sejak awal melakukan audit internal secara menyeluruh termasuk terhadap tenaga-tenaga internal. Begitu juga terkait protap dan prosedurnya harus dipastikan, tidak sekadar perintah," katanya.
Sebelumnya, sejumlah anak menemukan kepingan-kepingan e-KTP yang berserakan di daerah Jalan Bojong Rangkong, Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu (8/12). Sampai saat ini pihak kepolisian masih menyelidiki motif kejadian tersebut.
Belakangan warga Kota Pariaman, Sumatra Barat, menemukan sekitar seribuan kepingan e-KTP yang telah habis masa berlakunya. E-KTP itu ditemukan di sekitar permukiman warga.
Polisi langsung mengamankan seribuan e-KTP itu dan melakukan pengecekan data bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK