Mensos Tepis Unsur Politis Janji Jokowi Tambah Jatah PKH

CNN Indonesia | Kamis, 13/12/2018 15:25 WIB
Mensos menyebut langkah Jokowi sebagai bentuk investasi jangka panjang menciptakan SDM yang berkualitas dan tangguh. Menteri Sosial Agus Gumiwang membantah ada unsur politis dalam upaya Jokowi meningkatkan cakupan penerima PKH pada 2020. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita membantah ada nuansa politis dalam janji Presiden Joko Widodo menaikkan jumlah penerima Program Keluarga Harapan pada 2020. Menurutnya, rencana itu merupakan program jangka panjang pemerintah.

"Itu urusan lain. Biasa seorang perencana pemerintah merencanakan (jangka panjang). Sekarang ini kami mulai bahas anggaran 2020," ujar Agus di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (13/12).




Hal ini disampaikan menyikapi janji Presiden Jokowi meningkatkan penerima manfaat menjadi 15,6 juta KK pada 2020. Seperti diketahui, Jokowi merupakan calon petahana dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Agus menyatakan langkah yang diambil Jokowi merupakan bentuk investasi jangka panjang dalam menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang tangguh dan berkualitas.

"Jadi itu biasa pemerintahan ini, bukan hanya Pak Jokowi. siklus, enggak ada politiknya," tutur Politikus Partai Golkar ini.



Dalam paparannya, sebelumnya Jokowi menyebut penerima PKH terus meningkat dalam tiga tahun terakhir. Pada 2015, penerima PKH di bawah 3,5 juta KK. Kemudian angka itu meningkat pada 2016 menjadi 3,5 juta penerima. Dua tahun lalu, penerima PKH meningkat menjadi 6 juta KK dan menjadi 10 juta KK tahun ini.

Anggarannya otomatis turut meningkat. Jokowi menyatakan anggaran PKH pada 2018 sekitar Rp19 triliun dan akan meningkat menjadi Rp34 triliun tahun depan.

Jokowi berpendapat peningkatan itu mengharuskan para koordinator bekerja lebih keras mendampingi keluarga penerima manfaat sehingga tingkat kehidupannya membaik. Para koordinator juga diinstruksikan memvalidasi data penerima sehingga bisa tepat sasaran.

"Memastikan penyaluran dana itu benar sampai penerima manfaat. Kita tahu Rp19 triliun 2018 dan tahun depan meloncat jadi Rp34 triliun," tutur mantan Wali Kota Solo ini. (chri/ain)