Besok, KPU Kembali Tetapkan DPT Nasional Pemilu 2019

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan kembali menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP), Sabtu (15/12). Publikasi penetapan DPTHP ini akan digelar di Hotel Menara Peninsula, Slipi, Jakarta Barat, pukul 14.00 WIB.

"Kami sedang mempersiapkan untuk rapat pleno terbuka rekapitulasi nasional," ujar Komisioner KPU, Viryan Azis di kantornya, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (14/12).

Viryan mengatakan rapat pleno terbuka penetapan DPT di tingkat kabupaten/kota dan provinsi telah digelar. Karena itu, besok menjadi penetapan DPT untuk tingkat nasional.

Di sisi lain, sejak pukul 09.00 WIB hari ini hingga Sabtu pukul 09.00 WIB, pihak peserta pemilu bersama KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Direktorat Jenderal Kependudukan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Kemendagri) melakukan pencermatan bersama.

Lihat juga: Potensi Kecurangan dan Agenda Politik di Balik Kisruh e-KTP

Ini menindaklanjuti keputusan rapat yang digelar Kamis malam (13/12), dimana seluruh pihak dilibatkan dalam pencermatan data DPT.

"Kami membuka seluruh data, mulai dari (soal data) 31 juta, 1,1 juta, 190 juta untuk dilakukan pencermatan bersama. Mulai dari ingin dicek lagi data gandanya. Kalaupun masih ada, berapa jumlahnya," ujarnya.

Foto: CNN Indonesia/Fajrian

Sebelumnya penetapan DPT sudah beberapa kali dilakukan KPU. Pertama kali, penetapan DPT dilakukan pada Rabu, 5 September 2018.

Kemudian, KPU kembali menetapkan DPT pada Minggu 16 September 2018. Selanjutnya, DPT kembali ditetapkan pada Kamis 15 November 2018.

Ketika penetapan DPT terakhir, yakni pada Kamis 15 November 2018, jumlah pemilih dari 28 provinsi yang terdiri dari 418 Kabupaten/Kota sebanyak 141.412.533 pemilih. Secara rinci, jumlah itu terdiri dari 70.586.944 pemilih laki-laki dan 70.825.549 pemilih perempuan.

Lihat juga: KPU Buka Seluruh Digit NIK DPT untuk Dicermati

Namun, jumlah itu belum semua wilayah. Masih ada enam provinsi yang belum selesai pemutakhiran data.

Enam Provinsi tersebut, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku. Arief mengatakan alasannya, antara lain karena terkendala faktor geografis dan jumlah pemilih yang terlampau banyak.

KPU melakukan penetapan DPT secara berulang karena disinyalir masih ada data yang kurang akurat. Misalnya, data ganda, pemilih yang tidak memenuhi persyaratan tapi masuk dalam DPT, serta pemilih yang memenuhi syarat tapi belum masuk DPT. Karena itu, KPU melakukan penyempurnaan data DPT. (fhr/osc)