Jakarta, CNN Indonesia -- Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Merah Johansyah mengatakan
Pemilu 2019 harus bebas dari sistem pembiayaan politik yang bersumber dari bisnis
batu bara.Menurutnya, selama kontestasi demokrasi di Indonesia masih marak bisnis pertambangan batu bara yang menyokong pendanaan politik.
Bisnis pertambangan batu bara yang menyokong pendanaan politik kepada paslon telah menimbulkan masalah lingkungan hidup yang serius.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pemilu 2019 bersih dari dua hal, satu ketergantungan terus menerus dari energi fosil, terutama energi batu bara yan merusak lingkungan hidup kita," kata Merah dalam acara pemaparan laporan Coalruption di Paradigma Cafe, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (17/12).
Ia menilai ongkos politik yang bisa mencapai miliaran rupiah untuk menjadi bupati, wali kota atau gubernur memicu politisi untuk mendapatkan pendanaan kampanye pemenangan. Salah satunya, dari penghasilan bisnis batu bara yang menggiurkan.
Merah menerangkan pihaknya melihat ada tukar guling ketika bisnis batu bara campur tangan dalam pembiayaan kontestasi demokrasi. Salah satunya terkait erat dengan peraturan pemerintah kelak dalam bentuk perdagangan pengaruh,
political capture dan
regulatory capture.
Komitmen pada Lingkungan HidupLebih lanjut dia mengatakan pada masa kampanye Pilpres 2019 ini topik seperti dampak lingkungan hidup tidak pernah disinggung dalam aktivitas kampanye kedua paslon. Ini juga yang menurutnya menyebabkan rakyat apatis terhadap kerusakan lingkungan akibat pertambangan batu bara.
Kata Merah, bisnis batu bara yang dikelola politikus-politikus yang memiliki hubungan erat dengan kedua paslon dalam Pilpres 2019 merupakan bentuk oligarki politik yang sudah mengakar sejak lama.
Ia menyebutkan oligarki politik tersebut aktif berada di kedua kubu, baik berbasis keluarga maupun yang berlatar belakang kepolisian atau militer.
Merah menyebutkan nama-nama politikus dan pejabat yang terkait dengan kedua paslon dan ikut memberikan kontribusi terhadap maraknya bisnis batu bara dan pertambangan lainnya.
"Ada Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri utama koordinator yg memiliki 16 perusahaan batu bara maupun Sawit. Di kubu sebelah, kubu Prabowo-Sandi juga jelas lagi, Prabowo [Subianto] pemilik grup Nusantara Energi, perusahaan tambang batu bara, yang ada di Kutai Timur," jelasnya.
Selain itu, ia juga menyebutkan calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno memiliki saham tersebar di beberapa perusahaan tambang. Ada juga Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Erick Thohir yang turut ia sebut berhubungan dengan salah satu pemilik saham tambang batu bara terbesar saat ini.
Atas pernyataan-pernyataan JATAM tersebut,
CNNIndonesia.com belum mendapatkan konfirmasi dari pihak-pihak yang disebutkan.
(ani/kid)