ANALISIS

Isu Kontroversial Parpol Baru dan Strategi 'Caper' di Pemilu

CNN Indonesia | Selasa, 18/12/2018 07:55 WIB
Isu Kontroversial Parpol Baru dan Strategi 'Caper' di Pemilu PSI adalah salah satu partai pendatang baru di Pemilu 2019. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Dua pendatang baru di Pemilu 2019Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Berkarya menarik sorotan publik dengan pernyataan mereka yang mengundang polemik. PSI mengangkat topik yang kerap bersinggungan dengan agama. Sementara Berkarya terus mengampanyekan nostalgia Orde Baru.

Saat merayakan ulang tahun keempat, Ketua Umum PSI Grace Natalie menegaskan partainya bakal menolak peraturan-peraturan daerah berbasis aturan agama.

PSI berpendapat berbasis aturan agama hanya akan menimbulkan diskriminasi bagi minoritas dan melanggengkan intoleransi.

"Partai ini tidak akan pernah mendukung perda Injil atau perda syariah, tidak boleh lagi ada penutupan rumah ibadah secara paksa," kata Grace saat berpidato pada ulang tahun keempat PSI di Tangerang, Minggu (11/11).


Pernyataan yang mengundang kontroversi PSI berlanjut di Festival 11 di Jatim Expo International Surabaya, Selasa (11/12). Dalam pidato politiknya, Grace menegaskan pihaknya menolak poligami dan akan memperjuangkan revisi atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Penolakan terhadap poligami memicu perdebatan, terutama dari partai-partai dan organisasi kemasyarakatan Islam. Hal ini disebabkan poligami masuk salah satu hal yang diatur dalam Islam.
Isu Kontroversial Parpol Baru dan Strategi 'Caper' di PemiluKetua Umum PSI Grace Natalie. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Di sisi lain, Partai Berkarya menjual romantisme Orba. Hal itu dimulai dengan menyatukan trah Soeharto. Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto didapuk jadi ketua umum.

Lalu sejumlah nama Keluarga Cendana merapat, seperti Siti Hardijanti Rukmana alias Tutut, Sigit Harjojudanto, Bambang Trihatmodjo, dan Siti Hediati Heriyadi alias Titiek Soeharto.

Kemudian Berkarya mulai menegaskan visi mereka untuk kembali menegakkam ideologi Soeharto dan Orde Baru di Indonesia saat ini.

"Sudah cukup... Sudah saatnya Indonesia kembali seperti waktu era kepemimpinan Bapak Soeharto yang sukses dengan swasembada pangan, mendapatkan penghargaan internasional dan dikenal dunia," tulis Titiek lewat di akun media sosial Twitter @TitiekSoeharto yang diunggah pada Rabu, 14 November 2018.

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno mengatakan PSI dan Berkarya mencoba tampil beda dengan partai-partai lain yang sudah ada.

Tujuannya jelas menarik simpati pemilih yang selama ini tidak digarap partai lain.

"Ini strategi untuk menarik simpatik mendapatkan satu ceruk pemilih yang selama ini tidak digarap partai-partai lain," kata Adi saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (17/12).

Jumlahnya menurut Adi cukup menjanjikan. Selama ini, kata Adi, hanya 25 persen pemilih yang merasa terkait dengan partai politik. Sementara sisanya 75 persen, masih bisa diperebutkan.

PSI dan Berkarya harus melakukan cara-cara berbeda lantaran dari hasil survei, elektabilitas dua parpol ini mengkhawatirkan dan terancam tidak lolos ke parlemen. Dengan mengangkat isu kontroversial, PSI dan Berkarya menurut Adi bisa mendapat perhatian calon pemilih.
Isu Kontroversial Parpol Baru dan Strategi 'Caper' di PemiluPengurus Partai Berkarya. (Dok. Partai Berkarya)

Namun harus diakui juga bahwa PSI dan Berkarya melakukan perjudian besar dengan mengangkat isu sensitif ini. Pasalnya belum tentu isu sensitif yang diangkat ini bisa direspons positif.

"Ini perjudian besar bahwa di tengah ceruk pemilih yang terbuka, dia berusaha bagaimana marketing politiknya disambut baik oleh masyarakat, termasuk dengan isu relatif sensitif," tambah Adi.

Pengamat politik dari Habibie Center Bawono Kumoro juga mengatakan pernyataan dua partai tersebut masuk dalam kategori politik berisiko tinggi.

Isu-isu kontroversial yang banyak diperbincangkan di media sosial itu menurut Bawono belum tentu ramai di dunia nyata.

"Boleh saja di media sosial ramai, dikenal, tapi ukurannya 17 April. Apa gunanya diperbincangkan di media sosial tapi 17 April tidak lolos parlemen?" kata Bawono kepada CNNIndonesia.com, Senin (17/12).

Jika memang nantinya lolos ke DPR, Bawano meragukan keduanya tetap bisa konsisten dengan janji awal mereka.

Pasalnya di parlemen nanti, mereka harus bertarung dengan partai -partai lain yang perolehan kursinya bisa jadi lebih besar.

"Ketika belum ada di parlemen, bisa jualan apa saja. Ketika di parlemen dengan kursi yang tidak besar, mereka harus berkompromi dengan partai-partai yang suaranya lebih besar," kata Bawono.

Jika mengutip survei yang digelar Y-Publica 20 November-4 Desember 2018, elektabilitas PSI dan Berkarya memang meningkat. Namun belum mampu menembus ambang batas parlemen atau parliamentary treshold 4 persen.

PSI memiliki elektabilitas 2,6 persen, sedangkan Berkarya 0,8 persen. Raihan itu naik dari survei bulan Oktober yang mencatat PSI memikiki elektabilitas 1,6 persen dan Berkarya 0,6 persen.

Survei itu melibatkan 1.200 responden yang dipilih secara acak atau multistage random sampling. Margin of error dalam survei ini sebesar 2,8 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. (dhf/sur)