Sandi Sebut Kotak Suara 'Kardus' Rawan Potensi Kecurangan

CNN Indonesia | Selasa, 18/12/2018 00:02 WIB
Sandi Sebut Kotak Suara 'Kardus' Rawan Potensi Kecurangan Cawapres Sandiaga Uno khawatir potensi kecurangan lantaran kotak suara berbahan kardus. (CNN Indonesia/Bimo Wiwoho)
Jakarta, CNN Indonesia -- Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno cemas dengan kotak suara milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tak lagi berbahan dasar alumunium, melainkan karton kedap air atau lebih dikenal kotak suara kardus. Menurutnya, dengan bahan itu potensi kecurangan menjadi terbuka.

Ada potensi-potensi kecurangan, potensi kesulitan yang dihadapi karena perangkat yang mendukung Pemilu 2019 ini atau kotak suaranya kemungkinan dalam keadaan tidak prima atau optimal," ucap Sandi di Hotel Grand Cempaka, Jakarta, Senin (17/12).

Sandi melanjutkan bahwa isu dalam pemilu yang mesti diperhatikan secara mendalam selalu berkaitan dengan kekhawatiran yang ada di masyarakat. Salah satunya adalah soal keamanan kotak suara. 


Perihal kotak suara berbahan kardus ini juga mendapat sorotan dari sebagian netizen. Ada yang mengkritik hingga mengolok kotak suara itu, tak sedikit juga yang membela KPU.

Mereka yang mengkritik khawatir kotak suara berbahan kardus rentan dicurangi. Sandi pun berharap kecemasan masyarakat tentang itu luntur, yakni dengan pelaksanaan Pemilu yang berjalan secara jujur dan adil

"Pada dasarnya kami ingin pemilu ini jujur dan adil," tutur Sandi.

KPU menggunakan kotak suara berbahan dasar kardus kedap air pada Pemilu 2019. Salah satu bagian kotak suara itu dibuat transparan agar surat suara yang ada di dalam nampak dari luar.

Terkait sorotan publik, KPU pun sudah angkat suara. Ketua KPU Arief Budiman menyatakan bahwa keamanan kotak suara bukan dijamin dari bahan dasarnya, melainkan integritas penyelenggara Pemilu.

Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan bahwa bahan dasar karton kedap air itu mestinya tidak menjadi polemik. Dia menegaskan bahwa bahan dasar kotak suara dari karton kedap air sudah disepakati bersama oleh semua fraksi parpol di Komisi II DPR bersama KPU.

(bmw/wis)