Ma'ruf Amin Janji 'Cuci Otak' Ulama Radikal kalau Jadi Wapres

CNN Indonesia | Selasa, 18/12/2018 18:28 WIB
Ma'ruf Amin Janji 'Cuci Otak' Ulama Radikal kalau Jadi Wapres Cawapres Ma'ruf Amin sesumbar akan menertibkan ulama radikal jika terpilih di pilpres 2019. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin mengatakan akan mencuci otak ulama-ulama yang memiliki paham radikal jika menang di Pilpres 2019.

Pernyataan itu merespons keresahan aktivis milenial saat berkunjung ke kediaman Ma'ruf. Ladina Bagan, salah satu aktivis, menanyakan kebijakan Ma'ruf menangani ulama radikal jika terpilih jadi wakil presiden.

"Kalau jadi wakil presiden, itu harus ditertibkan, kalau perlu harus dikarantina, harus di-brain wash (cuci otak), harus diajak dengan cara-cara bijaksana, harus dengan baik. Kalau tidak itu nanti bisa menimbulkan konflik di masyarakat," kata Ma'ruf di kediamannya di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta, Selasa (18/12).


Menurut Ma'ruf, saat ini banyak ulama yang masuk kategori al-makiyun atau orang yang suka memaki. Ulama seperti ini disebut Ma'ruf hanya menimbulkan permusuhan.


Ia menampik upaya 'mencuci otak' ini sebagai bentuk antikritik dari pemerintahan yang ia pimpin.

"Boleh berdebat, tapi berdebat dengan cara yang baik, bukan dengan ngotot. Berdebatlah dengan argumentasi kuat," ucap Ketua MUI tersebut.

Padahal, katanya, tugas ulama adalah membawa orang ke jalan Tuhan. Mengutip surat An-Nahl:125, Ma'ruf menyampaikan berdakwah harus dengan hikmah dan perkataan baik.

"Jadi kalau ada ulama mengajak orang dengan memaki-maki, mengejek, dengan menyakiti itu tidak ada tuntunannya. Itu bukan tuntunannya dari agama, itu mungkin dari nafsunya," ucap Ma'ruf.


Sebelumnya, Badan Intelijen Negara (BIN) mengungkap ada 41 dari 100 masjid di lingkungan kementerian, lembaga serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terindikasi telah terpapar radikalisme.

"Yaitu, 11 masjid kementerian, 11 lembaga, dan 21 masjid BUMN," ujar Staf Khusus Kepala BIN Arief Tugiman, dalam diskusi Peran Ormas Islam dalam NKRI di Kantor Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI), Jakarta, Sabtu (17/11).

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai pengumuman yang dilakukan BIN itu berpotensi menimbulkan kecurigaan karena tidak disampaikan kriteria tempat yang terindikasi terpapar paham radikal.

"Saya kira pengumuman-pengumuman seperti ini justru membuat kegaduhan baru. Karena kita tidak jelas kriteria-kriterianya seperti apa," ujar Fadli di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (21/11).

(dhf/DAL)