Pembangunan Ribuan Hunian Korban Gempa Lombok Berjalan Lambat

Jakarta, CNN Indonesia -- Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) asal Nusa Tenggara Barat (NTB) Baiq Diyah Ratu Ganefi membenarkan bahwa masih banyak warganya yang kesulitan mendapat tempat tinggal pascagempa yang mengguncang Lombok, Agustur lalu.

Ratu mengatakan hunian yang dijanjikan pemerintah bagi pengungsi masih sangat minim yang terealisasi padahal kini sudah memasuki musim hujan.

"Satu saja yang kita harapkan, rumah itu berdiri dulu. Artinya rumah bentuk apapun yang penting rumah agar masyarakat tidak kena hujan," ujar sang Ratu pada Kamis (20/12) siang.

Lihat juga: PUPR: 120 Hunian Sementara Siap Dihuni Korban Gempa Palu

Ratu mengatakan ada banyak faktor yang menyebabkan pembangunan hunian pengganti untuk korban gempa berjalan sangat lamban. Salah satu di antaranya adalah rumitnya proses pencairan dana.

Ratu mencontohkan untuk membangun Rumah Instan Sehat Sederhana (RISHA), warga setempat harus membuat kelompok masyarakat atau pokmas. Pokmas ini ditujukan untuk memudahkan distribusi penyediaan rumah dari pemerintah.

Menurut Ratu, di sinilah masalah berpangkal. Pokmas yang sudah terbentuk tidak bisa serta-merta membangun rumah. Selain proses yang rumit, bahan komponen rumah yang diperlukan juga tidak semudah itu tersedia.

"Mereka akan membangun RISHA, tetapi komponen-komponennya belum ada. Ada yang namanya rumah beton tapi betonnya tidak ada. Jadi banyak sekali kendala-kendala," imbuhnya.

Lihat juga: Warga Korban Gempa Lombok Keluhkan Bantuan Mandek

Minimnya ketersediaan komponen bangunan membuat Ratu mengkritik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Ia meminta PUPR lebih cepat mengangkut komponen bangunan untuk rumah pengganti pengungsi.

Data per 29 November 2018 dari Pos Komando Satuan Tugas Tahap Rekonstruksi dan Rehabilitasi Bencana Gempa Bumi NTB menyebut ada 3.152 pengungsi yang tersebar Kabupaten Lombok Utara, Lombok Barat, dan Kota Mataram.

Dalam data itu diakui bahwa Pokmas mengalami kendala pencairan dana sehingga pembelian bahan bangunan untuk rumah pengganti ikut terlambat.

Untuk rumah RISHA misalnya, data itu menyebutkan yang sudah jadi baru 15 unit saja dan 1.240 unit masih dibangun. Padahal mereka yang membutuhkan RISHA ini mencapai 4.132 kepala keluarga (KK).

Lalu untuk rumah konvensional baru ada 19 unit yang rampung, 433 unit sedang dibangun, sementara kebutuhannya mencapai 3.390 KK. Selain itu untuk rumah kayu yang rampug baru 6 unit saja, 162 unit sedang dibangun, dengan kebutuhan mencapai 3.123 KK.

Lihat juga: Dilema Negara Bencana: Anggaran Tipis, Asuransi Tak Punya

Ratu mengakui dana bantuan yang dijanjikan oleh pemerintah sebenarnya sudah mengucur dari pusat. Namun prosesnya yang panjang, termasuk mekanisme Pokmas, justru menghambat pembangunan hunian baru bagi pengungsi.

Ia mengusulkan agar Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengambil alih rekonstruksi dan rehabilitasi di NTB dan meneruskannya hingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait. Dengan demikian, Ratu berharap masyarakat tidak perlu repot mengurusi kebutuhan rumahnya.

"Karena sekarang ini apapun pemda, gubernur, bupati, enggak tahu-menahu. Semua seolah-olah harus terpusat, jadi gubernur enggak ngerti, bupati enggak ngerti," ujar Ratu. (bin/wis)