Adu Pamer Keislaman Jokowi dan Prabowo di Pilpres 2019

CNN Indonesia | Jumat, 21/12/2018 07:26 WIB
Adu Pamer Keislaman Jokowi dan Prabowo di Pilpres 2019 Aspek keislaman jadi gorengan di Pilpres 2019. Alih-alih menghindari isu identitas, Jokowi pamer memimpin salat ketika Prabowo dituding tak bernyali jadi imam. (REUTERS/Darren Whiteside)
Jakarta, CNN Indonesia -- Aspek keislaman calon presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto jadi sorotan sepanjang kontes Pilpres 2019.

Belakangan La Nyalla Matalitti menuding Prabowo tidak memiliki pemahaman Islam yang baik. Dia bahkan menyebut Ketua Umum Gerindra itu tak punya nyali untuk memimpin salat.

Prabowo lantas merespons tudingan mantar kadernya yang gagal maju Pilgub Jatim itu dengan mengatakan dirinya lebih mengutamakan ulama atau pemuka agama untuk menjadi imam salat.


"Saya tidak bisa jadi imam salat. Ya saya merasa tahu diri. Betul. Yang jadi imam ya harus orang yang lebih tinggi ilmunya," kata Prabowo saat berpidato di Konferensi Nasional Partai Gerindra di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (17/12).
Adu Pamer Keislaman Jokowi dan Prabowo di Pilpres 2019Prabowo Subianto. (ANTARA FOTO/Siswowidodo)

Alih-alih beranjak ke isu lain, Jokowi justru seolah menunjukkan memiliki pemahaman tentang Islam yang lebih baik. Hal itu nampak dari keputusan Istana Presiden yang mempublikasikan foto Jokowi memimpin salat satu hari setelah Prabowo mengaku lebih mengutamakan ulama untuk menjadi imam.

Dalam foto, Jokowi tengah menjadi imam salat ketika berada di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang, Jawa Timur, Selasa (18/12). Mereka yang menjadi makmum di antaranya Seskab Pramono Anung, Ketua umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Direktur Charta Politica Yunarto Wijaya menganggap isu tentang aspek keislaman tokoh nasional bukan hal baru. adu pamer ketaatan beragama para figur publik itu sudah jadi gorengan setidaknya pada Pilpres 2014 silam.

Hal yang membedakan, kata Yunarto, jika dulu Prabowo yang dominan menyerang keislaman Jokowi, kini terlihat kubu petahana berupaya menyerang balik soal pemahaman agama yang dimiliki Prabowo.

"Ini kelanjutan dari politik identitas pada 2014 yang sering menyerang pribadi atau keislaman Jokowi. Sekarang jadi senjata makan tuan. Prabowo yang diserang aspek keislamannya," tutur Yunarto saat dihubungi, Kamis (20/12).

Cara yang ditempuh Jokowi yakni dengan menunjukkan secara eksplisit atau gamblang bahwa dirinya memiliki pemahaman Islam yang lebih baik. Foto tentang Jokowi memimpin salat adalah salah satu contohnya.

"Bertahan dengan menyerang," kata Yunarto.

Adu Pamer Keislaman Jokowi dan Prabowo di Pilpres 2019Presiden Joko Widodo saat hendak salat Id di Bogor beberapa waktu lalu. (Christie Stefanie)

Yunarto meyakini siasat kubu Jokowi mengumbar foto memimpin salat merupakan langkah untuk menyerang Prabowo. Namun itu bukan berarti kubu Jokowi ingin beradu di isu politik identitas. Yunarto menganggap ada target lain yang ingin dicapai, yakni mengalihkan isu politik identitas itu sendiri.

"Menggunakan senjata yang sama, yaitu identitas atau senjata makan tuan tadi, tapi targetnya membuat pihak lawan berhenti menggunakan amunisi bernama politik identitas," kata Yunarto.

Menurut Yunarto, langkah itu sudah mulai nampak hasilnya. Yunarto merujuk dari klarifikasi-klarifikasi yang diutarakan tim sukses Prabowo.

Timses Prabowo pada akhirnya dibuat sibuk mengajak aspek materi perdebatan yang berbeda, bukan lagi soal keislaman capres masing-masing.

"Misalnya ketika timses Prabowo mempersoalkan kenapa bawa urusan pribadi, keluarga, kenapa enggak ekonomi saja dan lain sebagainya," tutur Yunarto.


Meski begitu, kata Yunarto, bukan berarti timses Prabowo akan berhenti memainkan isu politik identitas. Isu tersebut menurutnya akan terus dimainkan, namun akan mengalami pergeseran, tidak berkutat pada aspek keislaman.

Yunarto mengatakan politik identitas yang dimainkan selanjutnya akan dikaitkan dengan kebijakan pemerintah. Dia menyebut hal itu sudah mulai nampak dalam beberapa hari terakhir.

"Contoh, rezim sekarang pro asing dan aseng, dikotomi poros Beijing dan Mekkah. Itu menjadi kampanye SARA yang efektif yang berpindah variabel dari mengkritik keislaman jokowi," kata Yunarto.
Adu Pamer Keislaman Jokowi dan Prabowo di Pilpres 2019Prabowo Subianto capres pilihan Ijtimak Ulama. (CNN Indonesia/Hesti Rika)

Yunarto lantas merujuk isu keislaman itu ke ranah elektoral masing-masing capres. Dia mengatakan bakal terjadi stagnansi. Tidak ada kenaikan dan penurunan elektabilitas Jokowi dan Prabowo jika isu keislaman terus dimainkan.

Bagaimana tidak, ketika Prabowo ingin memainkan isu keislaman lawannya, justru Jokowi menunjukkan sikap yang cenderung menantang balik. Kampanye hitam menjadi tidak mujarab dilakukan.

"Disitulah petahana diuntungkan karena masih unggul di lembaga survei," katanya.

Peniliti Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Ali Munhanif justru menyayangkan ketika dua kubu kontestan Pilpres 2019 lebih suka berperang di isu identitas. Ali lebih mengkritisi kubu petahana yang justru kini memainkan isu identitas.

Ali yakin kubu Jokowi mengambil langkah tersebut demi meraih simpati di kalangan santri. Namun, dia menyayangkan ketika cara yang diambil adalah dengan menunjukkan sisi identitas.

"Dia ingin menambah segmen komunitas santri yang belum percaya keislaman Jokowi, pada saat yang sama kelompok yang sudah percaya didorong untuk semakin militan," tutur Ali.
Adu Pamer Keislaman Jokowi dan Prabowo di Pilpres 2019Joko Widodo ziara ke makam Gus Dur. (CNN Indonesia/Galih Gumelar)

Menurut Ali, jauh lebih baik jika visi, misi dan program yang dilontarkan ke publik secara terus-menerus. Menurutnya, misi itu dapat menyehatkan masyarakat dalam melihat panggung politik.

Ali melihat isu identitas yang terlalu sering mengemuka di publik merupakan suatu kemunduran.

"Pemilu 2019 ada kemungkinan merupakan pemilu paling mundur dalam politik demokrasi sejak 1999. Ini terjadi karena masyarakat tidak didorong untuk memikirkan agenda politik ke depan melalui program-program yang ditawarkan para calon," kata Ali.

"Tetapi justru dipaksa untuk mendefinisikan identitas mereka dalam dinamika politik yang sangat keras dan memecah," lanjutnya. (bmw/gil)