Anies Umumkan Kepala Dinas Baru Sebelum Akhir Tahun

CNN Indonesia | Sabtu, 22/12/2018 06:33 WIB

Anies akan mengumumkan sejumlah kepala dinas baru di DKI Jakarta sebelum akhir tahun 2018. Namun, pengumuman dilakukan usai masalah serapan anggaran selesai.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (CNN Indonesia/Patricia Diah Ayu Saraswati)

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan segera mengumumkan sejumlah Kepala Dinas baru sebelum akhir tahun ini.

Anies mengungkapkan proses lelang jabatan untuk posisi Kepala Dinas telah selesai dilakukan sehingga bisa segera diumumkan.

"Mudahan-mudahan sih sebelum Januari 2019, mudah-mudahan," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Jumat (21/12).

Anies menyebut pengumuman baru akan dilakukan setelah masalah serapan APBD DKI Jakarta tahun 2018 tuntas.

Ia beralasan jika pengumuman dilakukan sebelum masalah serapan anggaran selesai, maka dikhawatir akan menganggu kinerja para kepala dinas yang saat ini menjabat.

"Semuanya lagi konsentrasi untuk membereskan soal serapan, masa tengah-tengah lagi serapan gini," ujarnya.

Lihat juga:

DKI Jakarta Raih Indeks Demokrasi Tertinggi Versi BPS

Sejumlah posisi kepala dinas saat ini kosong. Diantaranya Dinas Perhubungan, Dinas Kehutanan, Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Bina Marga, serta Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistika.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini kembali berjanji akan segera mengumumkan Kepala Dinas yang baru setelah seluruh proses serapan anggaran selesai dilakukan.

Lihat juga:

Anies Targetkan UMSP Jakarta Ditetapkan Sebelum Akhir Tahun

Sebelumnya, beberapa pihak menyebut rendahnya serapan APBD DKI tahun anggaran 2018 disebabkan oleh banyaknya kepala dinas yang dijabat oleh pelaksana tugas (Plt). Salah satunya disampaikan Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono.

"Pejabat plt itu salah satu penghambat dalam penyerapan anggaran kita," kata Gembong kepada CNNIndonesia.com, Kamis (20/12).

Gembong menyebut Plt kepala dinas tersebut menyebabkan eksekusi proyek di lapangan tidak maksimal sehingga berakibat pada rendahnya anggaran yang diserap.

Berdasarkan data yang diakses dari situs publik.bapedadki.net, hingga 21 Desember pukul 17.52 WIB serapan anggaran baru mencapai 72,47 persen. Padahal, Pemprov DKI menargetkan serapan anggaran tahun ini sebesar 87 persen.

Dengan rincian Belanja Langsung terserap sebesar Rp27.604.280.584.325 atau 67,3 persen dari total anggaran sebesar Rp41.012.395.391.168. Sedangkan untuk Belanja Tidak Langsung baru terserap sebesar Rp26.820.542.620.779 atau 78,6 persen dari total anggaran Rp34.081.435.869.027.