Kubu Prabowo Klaim Temukan 5 Juta DPT Ganda di Jawa Timur
Sabtu, 29 Des 2018 05:57 WIB
Anggota Dewan Pengarah BPN Prabowo-Sandi, Fadli Zon. (CNN Indonesia/Andry Novelino).
Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno disebut masih menemukan persoalan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019 di sejumlah wilayah. Salah satunya adalah penemuan lima juta DPT bermasalah di Jawa Timur.
Anggota Dewan Pengarah BPN Prabowo-Sandi, Fadli Zon menyatakan persoalan itu ditemukan timnya usai menyisir kembali hasil DPT Hasil Perbaikan (DPTHP) yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada (15/12) lalu.
"Di Jawa Timur saja baru disisir nih, terakhir setelah tanggal 17 Desember masih ada 5 juta DPT bermasalah, yaitu DPT ganda, DPT invalid, dan sebagainya," kata Fadli di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (28/12).
Wakil Ketua DPR itu menduga persoalan DPT bermasalah ini berpangkal di Kementerian Dalam Negeri. Diketahui sejumlah masalah e-KTP ditemukan dalam beberapa waktu terakhir, misalnya tercecernya ribuan e-KTP di Duren Sawit, Jakarta Timur.
Karenanya, dia meminta agar KPU untuk menyisir kembali DPT usai penemuan masalah ini dengan cara membuka bintang yang ada di nomor induk kependudukan. Tanda bintang itu artinya data dimaksud tidak diizinkan dibuka atau dipublikasikan.
"Sesuai dengan komitmen di KPU kan akan di buka itu bintang-bintangnya itu. Kami akan kerjakan di sana untuk menyisir data-data itu, karena ini masih jutaan," ujarnya.
Sebab, Fadli khawatir jika di Jawa Timur masih ada persoalan lima juta DPT, maka potensi serupa bisa terjadi di wilayah lain. Hal itu berpotensi sebagai pintu masuk kecurangan pemilu 2019.
"Ini kan modus kecurangan untuk penggelembungan suara dan lain-lain," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.
Sebelumnya, KPU dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi telah menetapkan DPT Hasil Perbaikan II (DPTHP II) yang merupakan penyempurnaan dari penetapan sebelumnya.
Dari DPTHP II itu diketahui jumlah pemilih yang memiliki hak suara pada Pemilu 2019 secara keseluruhan, baik di dalam serta luar negeri, adalah 192.828.520 pemilih.
Di balik penetapan ini, masih ada isu 31 juta DPT 'siluman' yang belum masuk DPT. Angka 31 juta pemilih itu merupakan data pada Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) dari Kemendagri yang tidak masuk ke DPT.
Sebelumnya Ketua KPU Arief Budiman menjamin masyarakat yang tidak masuk DDPT tetap bisa memilih pada Pemilu 2019. Caranya, para pemilih datang ke TPS dengan menunjukkan e-KTP di domisilinya. (osc/osc)
Anggota Dewan Pengarah BPN Prabowo-Sandi, Fadli Zon menyatakan persoalan itu ditemukan timnya usai menyisir kembali hasil DPT Hasil Perbaikan (DPTHP) yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada (15/12) lalu.
"Di Jawa Timur saja baru disisir nih, terakhir setelah tanggal 17 Desember masih ada 5 juta DPT bermasalah, yaitu DPT ganda, DPT invalid, dan sebagainya," kata Fadli di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (28/12).
Wakil Ketua DPR itu menduga persoalan DPT bermasalah ini berpangkal di Kementerian Dalam Negeri. Diketahui sejumlah masalah e-KTP ditemukan dalam beberapa waktu terakhir, misalnya tercecernya ribuan e-KTP di Duren Sawit, Jakarta Timur.
Karenanya, dia meminta agar KPU untuk menyisir kembali DPT usai penemuan masalah ini dengan cara membuka bintang yang ada di nomor induk kependudukan. Tanda bintang itu artinya data dimaksud tidak diizinkan dibuka atau dipublikasikan.
"Sesuai dengan komitmen di KPU kan akan di buka itu bintang-bintangnya itu. Kami akan kerjakan di sana untuk menyisir data-data itu, karena ini masih jutaan," ujarnya.
Sebab, Fadli khawatir jika di Jawa Timur masih ada persoalan lima juta DPT, maka potensi serupa bisa terjadi di wilayah lain. Hal itu berpotensi sebagai pintu masuk kecurangan pemilu 2019.
"Ini kan modus kecurangan untuk penggelembungan suara dan lain-lain," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.
Sebelumnya, KPU dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi telah menetapkan DPT Hasil Perbaikan II (DPTHP II) yang merupakan penyempurnaan dari penetapan sebelumnya.
Dari DPTHP II itu diketahui jumlah pemilih yang memiliki hak suara pada Pemilu 2019 secara keseluruhan, baik di dalam serta luar negeri, adalah 192.828.520 pemilih.
Di balik penetapan ini, masih ada isu 31 juta DPT 'siluman' yang belum masuk DPT. Angka 31 juta pemilih itu merupakan data pada Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) dari Kemendagri yang tidak masuk ke DPT.
Sebelumnya Ketua KPU Arief Budiman menjamin masyarakat yang tidak masuk DDPT tetap bisa memilih pada Pemilu 2019. Caranya, para pemilih datang ke TPS dengan menunjukkan e-KTP di domisilinya. (osc/osc)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL TERKAIT
BACA JUGA
Lihat Semua
BERITA UTAMA
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
TERPOPULER