Tiga Hari Jelang Tutup Tahun, Serapan APBD DKI Baru 77,9%

Jakarta, CNN Indonesia -- Tiga hari menjelang akhir tahun 2018, serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta masih belum mencapai target.

Dari situs publik.bapedadki.net, per 28 Desember pukul 17.30 WIB, serapan anggaran baru mencapai 77,9 persen dari total APBD murni 2018 sebesar Rp75 triliun. Padahal, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menargetkan serapan anggaran tahun ini sebesar 87 persen.

Lihat juga: Menakar Rendahnya Serapan Anggaran DKI di Era Anies

Meski begitu, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah masih optimis target serapan akan tercapai. Pasalnya, pihaknya masih memiliki waktu hingga 31 Desember untuk melakukan penyerapan anggaran.

Saefullah menuturkan meski pada Sabtu dan Minggu merupakan hari libur, namun proses administrasi masih tetap dilakukan.

"Kita masih bisa proses administrasi walaupun hari libur," kata Saefullah di Balai Kota Jakarta, Jumat (28/12).

Saefullah. (CNNIndonesia/M. Arby Rahmat Putratama)

Saefullah menyatakan untuk proses pembayaran juga masih bisa dilakukan pada hari Senin (31/12) mendatang. Oleh karena itu, ia optimis serapan anggaran masih bisa meningkat.

"Hari Senin bank masih buka jadi masih ada harapan," ujarnya.

Saefullah mengungkapkan dirinya juga telah memerintahkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mengajukan Surat Perintah Menagih (SPM) agar anggaran bisa terserap optimal.

"Kita minta asisten terkait untuk monitor terus, jangan sampai janji mau diserap tapi tidak. Ini sudah kita maksimalkan sejak dua bulan yang lalu tapi satu bulan terakhir betul-betul kita pantau," tutur Saefullah.

Sebelumnya, Fraksi PDIP DPRD DKI juga menyoroti rendahnya serapan APBD DKI tahun anggaran 2018.

Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono menuturkan rendahnya serapan anggaran ini berdampak pada pelayanan publik yang mengalami kemunduran. Oleh karena itu, ia menilai perlu ada evaluasi terhadap kinerja aparatur pemerintahan.

Gembong juga berpendapat rendahnya serapan anggaran adalah konsekuensi dari kebijakan Anies merotasi sejumlah kepala dinas yang justru menimbulkan banyaknya pelaksana tugas (Plt) kepala dinas.

Fraksi PDIP dan sejumlah fraksi lain, kata Gembong, berencana menggunakan hak angket sebagai respons atas rendahnya serapan anggaran di era Anies.

"Tujuannya agar APBD DKI ke depan tepat sasaran untuk kemajuan kota dan kesejahteraan warga secara merata," ucap Gembong, Kamis (28/12).

Lihat juga: Anies Umumkan Kepala Dinas Baru Sebelum Akhir Tahun

(dis/kid)