Tak Bahas Kasus HAM, Debat Capres Dicap Cuma Seremoni
bin | CNN Indonesia
Kamis, 10 Jan 2019 18:30 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tidak Kekerasan (KontraS) menyayangkan sikap pasangan calon presiden dan wakil presiden yang sepakat untuk tidak membahas kasus saat berdebat soal pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam debat Pilpres 17 Januari mendatang.
Kepala Bidang Advokasi KontraS, Putri Kanesia menyebut kesepakatan itu sebuah kemunduran. Sebab, menurutnya, debat merupakan ruang yang cukup penting dalam mengukur akuntabilitas peserta pilpres, khususnya terkait pelanggaran kasus HAM.
Putri menyarankan baiknya materi debat capres tak dibatasi. Apalagi, kata Putri, saat ini negara masih dalam posisi berutang menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.
"Kalau banyak aturan kayak gini, saya melihat debat capres ini seremonial saja, mungkin lebih cocok disebut sebagai malam keakraban," kata Putri saat dihubungi via telepon, Kamis (10/1).
Putri menyatakan kesepakatan untuk tidak menyinggung kasus per kasus membuat debat kehilangan esensinya sebagai ruang eksplorasi dan klarifikasi peserta capres.
Maria Catarina Sumarsih, ibu dari Wawan korban Tragedi Semanggi I, menyatakan hilangnya materi kasus pelanggaran HAM berat pada debat nanti mempertebal keyakinannya bahwa Joko Widodo pelindung pelanggar HAM berat dan Prabowo Subianto adalah pelanggar HAM.
"Saya kecewa. Kecewa ini bukan untuk pribadi saya, tapi kecewa atas nama rakyat Indonesia," tegas Sumarsih.
Kendati demikian, Sumarsih tetap akan menonton debat capres nanti. Hal itu tetap ia lakukan untuk mencari komitmen para calon penguasa melindungi warga negara.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahyudi Djafar mengaku sudah skeptis sejak awal bahwa kedua paslon capres dapat membahas kasus pelanggaran HAM berat secara detail dalam debat nanti.
Sejak awal Wahyudi mengaku meyakini baik Prabowo-Sandiaga dan Jokowi-Ma'ruf Amin membahas kasus HAM hanya di permukaannya saja.
Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo menyampaikan panelis debat maupun tim sukses kedua paslon sudah sepakat tidak akan membahas kasus saat debat capres Pilpres 2019.
Agus merupakan salah satu orang yang diminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi panelis. Dia menyebut panelis lain yaitu Bivitri Susanti dan Margarito Kamis beserta utusan pasangan calon ikut hadir membahas kesepakatan ini.
Debat perdana bakal dilaksanakan pada 17 Januari 2019 mendatang dan akan membahas empat hal yakin, hukum, HAM, korupsi, dan terorisme.
Agus mengatakan panelis bakal tetap membahas mengenai pelanggaran-pelanggaran HAM, hukum, korupsi maupun terorisme. Namun bukan kasusnya yang dibahas, melainkan lebih secara umun. (wis)
Kepala Bidang Advokasi KontraS, Putri Kanesia menyebut kesepakatan itu sebuah kemunduran. Sebab, menurutnya, debat merupakan ruang yang cukup penting dalam mengukur akuntabilitas peserta pilpres, khususnya terkait pelanggaran kasus HAM.
Putri menyarankan baiknya materi debat capres tak dibatasi. Apalagi, kata Putri, saat ini negara masih dalam posisi berutang menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Putri menyatakan kesepakatan untuk tidak menyinggung kasus per kasus membuat debat kehilangan esensinya sebagai ruang eksplorasi dan klarifikasi peserta capres.
Kendati demikian, Sumarsih tetap akan menonton debat capres nanti. Hal itu tetap ia lakukan untuk mencari komitmen para calon penguasa melindungi warga negara.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahyudi Djafar mengaku sudah skeptis sejak awal bahwa kedua paslon capres dapat membahas kasus pelanggaran HAM berat secara detail dalam debat nanti.
Sejak awal Wahyudi mengaku meyakini baik Prabowo-Sandiaga dan Jokowi-Ma'ruf Amin membahas kasus HAM hanya di permukaannya saja.
Agus merupakan salah satu orang yang diminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi panelis. Dia menyebut panelis lain yaitu Bivitri Susanti dan Margarito Kamis beserta utusan pasangan calon ikut hadir membahas kesepakatan ini.
Debat perdana bakal dilaksanakan pada 17 Januari 2019 mendatang dan akan membahas empat hal yakin, hukum, HAM, korupsi, dan terorisme.
Agus mengatakan panelis bakal tetap membahas mengenai pelanggaran-pelanggaran HAM, hukum, korupsi maupun terorisme. Namun bukan kasusnya yang dibahas, melainkan lebih secara umun. (wis)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK