Djoko Santoso Ibaratkan Indonesia Memasuki Rezim VOC Jilid 2

CNN Indonesia | Senin, 14/01/2019 13:52 WIB
Djoko Santoso Ibaratkan Indonesia Memasuki Rezim VOC Jilid 2 Djoko Santoso menyebut sebagian besar kekayaan alam dikuasai asing membuat bangsa Indonesia memasuki rezim VOC jilid dua. (CNN Indonesia)
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso menyebut bangsa Indonesia saat ini seolah memasuki rezim Vereenigde Ostindische Compagnie (VOC) jilid dua.

Pernyataan Djoko Santoso dilengkapi dengan tudingan bahwa kekayaan alam dengan sumber dayanya saat ini tak lagi milik bangsa Indonesia. Hal itu dikatakan Djoko dihadapan anggota Gerakan Milenial Indonesia (GMI) Surabaya menggelar acara talkshow di Bober Cafe, Minggu (13/1) malam.

"Semua sumber daya di republik ini sebagian besar bukan milik kita. Itu sama seperti VOC. Maka, lama-lama kita sudah tidak punya apa-apa lagi," ujar Djoko, Senin (14/1).



Djoko mengatakan bangsa Indonesia saat ini harus melawan segala hal yang membuat Indonesia kembali terus dijajah. Pemuda Indonesia, kata dia, adalah penentu arah bangsa 20-30 tahun ke depan. Generasi muda saat ini tidak boleh kalah.

"Maka, jangan sampai lengah. Karena kalau lengah, kita lemah. Kalau lemah, kita bisa kalah. Dan kalau sebagai bangsa kalah, maka kita akan menderita," kata dia.

Untuk itulah maka Djoko mengaku memberikan pemahaman dan pengetahuan tersebut kepada para kaum milenial di Surabaya, melalui wadah GMI. Dia ingin mengingatkan bahwa generasi muda mempunyai arti sangat strategis.


Djoko dalam kesempatan tersebut juga merespons kubu Jokowi, dalam hal ini Moeldoko yang menyebut posko pemenangan Prabowo-Sandi di Solo mengganggu pemandangan. Menurutnya, dalam alam demokrasi, pendirian posko di manapun adalah hak dalam berpolitik.

"Seorang pemimpin yang diomongin harus mencerdaskan. Pernyataan seperti itu berarti menunjukkan yang berbicara belum punya peradaban demokrasi," tegasnya. (frd/ain)