Jokowi Bantah Tim Khusus Kasus Novel Demi Kepentingan Pilpres

CNN Indonesia | Senin, 14/01/2019 12:01 WIB
Jokowi Bantah Tim Khusus Kasus Novel Demi Kepentingan Pilpres Presiden Jokowi menepis sejumlah tudingan yang menyebut pembentukan tim khusus kasus Novel Baswedan bermuatan politis lantaran jelang Pilpres 2019. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah tudingan yang menilai bahwa pembentukan tim gabungan penyidikan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan hanya demi kepentingan pemilihan presiden (Pilpres).

Ia menegaskan pembentukan tim tersebut sejatinya merupakan tindak lanjut pemerintah atas rekomendasi yang diberikan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Adapun rekomendasi Komnas HAM telah dikeluarkan sejak 21 Desember 2018.

"Itu rekomendasi dari Komnas HAM kepada Polri agar dibentuk tim investigasi atau tim gabungan agar masalah itu selesai. Tim itu terdiri dari KPK, Polri, dan para pakar," ucap Jokowi di kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Senin (14/1).

Lebih lanjut, Jokowi mengatakan ia sengaja menginstruksikan pembentukan tim gabungan karena memang itu tugasnya sebagai pemimpin negara. Selain itu, ia sendiri memang ingin agar kasus ini cepat selesai.


"Tugas saya mengawasi agar itu masalahnya selesai. Memang setiap kasus, harus ada bukti awal yang komplet. Saya memang kebagian mengejar-ngejar saja, mengawasi dan mengejar. Itu harus cepat selesai, itu saja," terangnya.


Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menerbitkan surat tugas untuk membentuk tim gabungan dan penyidikan untuk kasus penyiraman air keras penyidik KPK Novel Baswedan.

Dalam surat tugas tersebut, Tito menunjuk Kapolda Metro Jaya Irjen Irjen Pol Idham Azis sebagai ketua tim. Idham didukung Karobinops Bareskrim Polri Brigjen Pol Nico Afinta sebagai wakil ketua tim.

Jokowi Bantah Tim Khusus Kasus Novel Demi Kepentingan PilpresKapolri Jenderal Tito Karnavian. (REUTERS/Beawiharta)


Surat tugas bernomor Sgas/3/I/HUK.6.6./2019 sudah ditandatangani oleh Tito pada 8 Januari 2019. Dari surat itu diketahui setidaknya ada 65 nama yang masuk dalam tim gabungan tersebut. Dilibatkan pula dalam tim itu anggota Densus 88 Antiteror Polri serta tim dari KPK.

Meski begitu, pembentukan tim gabungan tersebut sempat menuai kritik, salah satunya dari aktivis HAM Haris Azhar. Ia menilai pembentukan tim yang dilakukan beberapa hari jelang debat Pilpres pada 17 Januari mendatang bermuatan politis.

Apalagi pada debat perdana nanti akan diangkat tema hukum, hak asasi manusia, korupsi, dan terorisme. "Aneh, kok seolah bekerja pas mau Debat. Saya khawatir dibentuk tim ini, hanya untuk menyediakan jawaban buat Jokowi saat debat. Lucunya pilpres," tuturnya.

Lebih lanjut, dalam kritiknya, ia juga mempertanyakan pembentukan tim yang didominasi oleh unsur kepolisian. Padahal, sejauh ini polisi tidak mampu mengusut kasus Novel Baswedan secara maksimal.


(uli/ain)