Gerindra Sebut Kebijakan Pangan Jokowi Abai Undang-Undang

CNN Indonesia | Kamis, 17/01/2019 04:58 WIB
Gerindra Sebut Kebijakan Pangan Jokowi Abai Undang-Undang Waketum Partai Gerindra Edhy Prabowo menyebut Presiden Joko Widodo menerapkan kebijakan yang bertolak belakang dengan undang-undang, terutama di sektor pangan. (CNN Indonesia/Abi Sarwanto)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo menyebut Presiden Joko Widodo terbukti menerapkan kebijakan yang bertolak belakang dengan undang-undang, terutama di sektor pangan dan pertanian.

Edhy mengatakan bahwa pengelolaan sektor tersebut tak sesuai dengan undang-undang karena beberapa kementerian terkait tak menjalankan ekspor-impor sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

"Impor yang dilakukan selama ini tidak melalui rekomendasi maupun koordinasi dengan menteri teknis tekait yang mana itu diatur dalam undang-undang," kata Edhy dalam diskusi bertajuk 'Petani, Nelayan & Ekonomi Rakyat' di Rumah Sriwijaya, Jakarta Selatan, Rabu (16/1).
Edhy kemudian mengambil contoh soal impor pangan terutama impor beras beberapa waktu lalu. Menurut dia, dalam penjelasannya Kementerian Pertanian menyebut soal ada peningkatan data beras. 


Misalnya, papar Edhy, pada Januari 2018 data beras dari Kementan menunjukkan angka sebanyak 2.668.764 ton, kemudian pada Februari sebanyak 5.388.600 ton, Maret sebanyak 7.441.842 ton, dan April sebanyak 5.283.498 ton.

"Tapi data itu diabaikan oleh kementerian lain yang justru keukeuh melakukan impor beras. Artinya, impor yang dilakukan selama ini tidak melalui rekomendasi maupun koordinasi dengan menteri teknis tekait," kata dia. 
Selain itu, Edhy juga menganggap pemerintah saat ini kurang serius mengelola berbagai persoalan terkait pangan, terbukti dari ketiadaan Kelembagaan Pangan khusus, padahal sudah diatur dalam Pasal 126 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan.

Dalam pasal itu disebutkan amanat untuk membentuk lembaga pemerintah yang menangani bidang pangan dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. 

"Presiden dan perangkatnya di pemerintahan terkesan lambat dalam membentuk lembaga pangan, padahal tugas pokok dan fungsi lembaga ini sangat diperlukan demi kelangsungan pangan di tanah air," kata dia. 
Dia pun meyakini, kedaulatan pangan lambat terwujud di Indonesia karena tidak ada koordinasi antar-kementerian terkait saat akan menerapkan satu kebijakan. 

Oleh karena itu, kata dia, dalam visi dan misinya Prabowo-Sandi memastikan setiap lembaga di pemerintahannya nanti akan berkoordinasi sebaik-baiknya.

"Benahi bawahannya, harus saling koordinasi. Tidak boleh yang satu katakan surplus, tapi yang lain keluarkan izin impor," kata dia. (tst/has)