Menakar Gaji Besar ala Prabowo dan Mentalitas Pejabat Korup

CNN Indonesia | Jumat, 18/01/2019 20:34 WIB
Menakar Gaji Besar ala Prabowo dan Mentalitas Pejabat Korup Prabowo Subianto ungkap mentalitas pejabat korup karena gaji kecil di debat capres perdana. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto berjanji akan menaikkan gaji birokrat sebagai upaya pemberantasan korupsi dalam sesi debat capres perdana pilpres 2019 yang digelar Kamis (17/1) malam. Prabowo menilai minimnya kesejahteraan menjadi pemicu para birokrat untuk menerima uang korupsi.

Pernyataan Prabowo ini pun menuai kritik. Salah satunya dari Yenny Wahid yang mengatakan kenaikan gaji para birokrat belum tentu mampu meminimalisasi perilaku korup. 

Putri Abdurrahman Wahid alias Gus Dur ini menilai gaji para birokrat itu sudah tergolong besar dibanding pegawai swasta. 


Berdasarkan PP 30/2015 gaji pokok PNS golongan IIIA dengan masa kerja 10 tahun berkisar Rp3,3 juta. Gaji itu belum termasuk tunjangan kinerja dari tiap instansi yang jumlahnya bisa mencapai Rp100 juta per bulan. 


Berkaca dari skema gaji tersebut, sudah sewajarnya birokrat terkait merasa cukup dengan jumlah yang diterima. Namun ternyata prilaku korup para birokrat itu tak lepas dari pengaruh mentalitas yang mereka miliki.

Sosiolog Universitas Nasional Sigit Rochadi mengatakan, perilaku korup birokrat bergaji besar ini berasal dari mentalitas yang tertanam di diri mereka masing-masing. Seberapa besar pun gajinya dinilai tak mampu mencegah jika mentalitasnya memang korup. 

"Gaji itu bukan satu-satunya variabel. Yang terutama itu mentalitas," ujar Sigit kepada CNNIndonesia.com, Jumat (18/1).

Menurut Sigit, menaikkan gaji para birokrat bukan satu-satunya upaya memberantas korupsi mengingat kebutuhan manusia yang seolah tak ada habisnya. 


Sigit mengatakan, yang tak kalah penting adalah peran pendidikan untuk menciptakan mentalitas birokrat yang jujur dan berintegritas. Selama ini ia melihat proses belajar di sekolah sekadar memenuhi kewajiban dari pagi hingga siang. Sementara, kata Sigit, pendidikan karakter tak betul-betul diajarkan.

"Pendidikan kita sekarang ini tidak menghormati proses. Padahal ini variabel terpenting dalam upaya memberantas korupsi," katanya. 

Selain itu, sikap masyarakat yang cenderung memaklumi perilaku para birokrat juga memicu terjadinya praktik korup yang selama ini terjadi. Sigit menuturkan, sikap ini sebenarnya telah mengakar sejak zaman kerajaan. 


Saat itu masyarakat memiliki tradisi untuk memberikan upeti kepada pejabat kerajaan. Tradisi ini yang kemudian masih dijalankan hingga saat ini. 

"Sampai sekarang belum ada upaya untuk menjernihkan, padahal aparat negara adalah pelayan negara yang tidak harus diberi upeti," ucap Sigit. 

Di sisi lain, lemahnya penegakan hukum juga dinilai mempengaruhi praktik korup di kalangan birokrat. Ia membandingkan penegakan hukum bagi pelaku korupsi di China dan Jepang. 

Menurut Sigit, gaji birokrat di China dan Jepang tak sebanyak di Indonesia. Namun pemerintahan kedua negara itu dapat menekan praktik korupsi yang terjadi karena ketatnya hukuman yang diterapkan. 

"Di China itu ada hukuman mati sedangkan Jepang punya sanksi sosial yang sampai ke keluarganya. Dan itu benar-benar diterapkan," tuturnya. 


Sebelumnya, Prabowo menawarkan solusi untuk mengatasi politik berbiaya tinggi terutama perilaku kepala daerah yang korup. Prabowo kemudian mengkritik gaji kepala daerah, terutama tingkat provinsi yang terbilang kecil di debat perdana Pilpres 2019.

"Perlu ada langkah lebih konkret dan praktis. Contoh bagaimana bisa gubernur gaji Rp8 juta mengelola provinsi misalnya Jawa Tengah yang lebih besar dari Malaysia dengan APBD besar. Ini hal yang tidak realistis," kata Prabowo di debat capres perdana di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1).

Untuk itu Prabowo menegaskan harus berani melakukan terobosan supaya penghasilan kepala daerah sangat besar. Selain itu, Prabowo juga menekankan akan memotong kebutuhan kampanye pemerintah seperti di televisi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 109 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, total pendapatan Gubernur di Indonesia sebesar Rp8.600.000. Itu terdiri dari gaji pokok Rp3.200.000, tunjangan jabatan Rp5.400.000.

Namun selain gaji pokok dan tunjangan, para gubernur juga mendapatkan biaya penunjang operasional yang ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah di masing-masing daerah.

Misalnya, Gubernur DKI Jakarta turut mendapatkan tunjangan operasional sebesar Rp2,695 miliar/bulan pada tahun anggaran 2017; Gubernur Jawa Tengah mendapat dana operasional sebesar Rp1,04 miliar pada tahun anggaran 2014. (psp/DAL)