Bantah Sandi Hoaks, BPN Ungkap Persekusi Nelayan di Karawang
CNN Indonesia
Sabtu, 19 Jan 2019 17:37 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Tim Advokasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi mengatakan kasus persekusi yang dialami seorang nelayan bernama Nazibuloh di Karawang bukanlah hoaks. Kuasa hukum korban dari Advocate 08 Zaenal Abidin mengatakan korban telah melapor polisi kasus penganiayaan ini sejak tanggal 27 September 2018.
"Ini sudah dilaporkan ke Polsek Cilamaya pada 27 September 2018. Perkaranya baru dilaporkan SPDP 19 Desember. Kalau mau dibilang hoaks gimana, kan ada bukti, ada korbannya ada tersangka," kata kuasa hukum korban Zaenal Abidin dalam konferensi pers di Kantor Tim Advokasi BPN, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (19/1)
Lebih lanjut Zaenal menjelaskan pihaknya sudah memegang bukti berupa Surat Tanda Laporan Polisi (STLP) dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan tersangka bernama Sahari Bin Kampar. Tersangka diduga melanggar tindak pidana penganiayaan merujuk pada Pasal 351 Sub 352 KUHP.
SPDP ini merujuk pada STLP terhitung tanggal 27 September 2018. Berdasarkan SPDP tersebut, surat telah dikirimkan Polsek Cilamaya ke Kejaksaan Negeri Karawang tertanggal 19 Desember 2018.
Zaenal menjelaskan tindakan persekusi ini dimulai ketika Nazibuloh memindahkan pasir di tanah rumahnya untuk menanam mangrove untuk mencegah abrasi. Ini dilakukan sebab rumah Nazibuloh berada di bibir pantai.
"Peristiwa pada 26 September dia ambil pasir dari tanah garapan ke depan rumahnya untuk mangrove supaya tidak abrasi. Dia ambil air untuk sirami juga," kata Zaenal.
Kemudian Zaenal menjelaskan Kelompok Pengawas Masyarakat di desa tersebut mendatangi Nazibuloh dan melakukan persekusi. Persekusi yang dilakukan Kelompok Pengawas tersebut berupa bentuk penganiayaan dan pengeroyokan.
"Ada Panwas masyarakat yang ditunjuk instansi pemerintah untuk awasi masyarakat nelayan. Nazibuloh lalu diintimidasi dan dipukul karena ambil pasir," tutur Zaenal.
Nazibuloh dalam sambungan telepon juga mengakui persekusi yang dialaminya pada tanggal 26 Septermber 2019. Ia mengaku dikeroyok oleh dua orang setelah mengambil pasir tersebut.
"Alasannya pasir tidak boleh dipindah ke tanah timbul. Saya dipukul di muka, belakang, sama tangan dipelintir. Ada satu yang mukul, yang satu lagi megangin," kata Nazibuloh.
Kasus Nazibuloh ini diungkit calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno pada debat capres perdana, Kamis Malam (17/1).
Saat bercerita soal Nazibuloh, Sandi juga mengatakan di pemerintahan sekarang banyak kasus persekusi yang menimpa masyarakat.
Keesokan harinya muncul isu bahwa pernyataan Sandi merupakan hoaks. Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) juga merilis hasil rapat yang hasilnya tidak ada perbuatan persekusi di wilayahnya.
(jnp/ain)
"Ini sudah dilaporkan ke Polsek Cilamaya pada 27 September 2018. Perkaranya baru dilaporkan SPDP 19 Desember. Kalau mau dibilang hoaks gimana, kan ada bukti, ada korbannya ada tersangka," kata kuasa hukum korban Zaenal Abidin dalam konferensi pers di Kantor Tim Advokasi BPN, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (19/1)
Lebih lanjut Zaenal menjelaskan pihaknya sudah memegang bukti berupa Surat Tanda Laporan Polisi (STLP) dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan tersangka bernama Sahari Bin Kampar. Tersangka diduga melanggar tindak pidana penganiayaan merujuk pada Pasal 351 Sub 352 KUHP.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemudian Zaenal menjelaskan Kelompok Pengawas Masyarakat di desa tersebut mendatangi Nazibuloh dan melakukan persekusi. Persekusi yang dilakukan Kelompok Pengawas tersebut berupa bentuk penganiayaan dan pengeroyokan.
"Ada Panwas masyarakat yang ditunjuk instansi pemerintah untuk awasi masyarakat nelayan. Nazibuloh lalu diintimidasi dan dipukul karena ambil pasir," tutur Zaenal.
"Alasannya pasir tidak boleh dipindah ke tanah timbul. Saya dipukul di muka, belakang, sama tangan dipelintir. Ada satu yang mukul, yang satu lagi megangin," kata Nazibuloh.
Kasus Nazibuloh ini diungkit calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno pada debat capres perdana, Kamis Malam (17/1).
Saat bercerita soal Nazibuloh, Sandi juga mengatakan di pemerintahan sekarang banyak kasus persekusi yang menimpa masyarakat.
Keesokan harinya muncul isu bahwa pernyataan Sandi merupakan hoaks. Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) juga merilis hasil rapat yang hasilnya tidak ada perbuatan persekusi di wilayahnya.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK