ANALISIS
Mengukur Penguasaan Materi Debat Jokowi dan Prabowo
CNN Indonesia
Jumat, 18 Jan 2019 21:20 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Dua pasangan calon presiden dan wakil presiden telah menjalani debat perdana bertema hukum, korupsi, HAM dan terorisme. Usai debat, kedua kubu calon presiden, baik Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga saling mengklaim unggul dalam debat.
Pengamat politik dari The Habibie Center, Bawono Kumoro berpendapat capres nomor urut 01 Joko Widodo terlihat cukup meyakinkan dan menguasai persoalan dalam debat capres perdana itu.
Dia mengatakan saat awal debat ketika Jokowi memaparkan visi dan misinya, ada hal menarik disampaikan oleh Jokowi.
"Ia mengangkat soal akses ekonomi dan permodalan. Ini sekilas terdengar biasa, tetapi justru itulah esensi hak asasi manusia. Sedangkan Prabowo di awal debat sudah langsung beretorika dan nada bicara agak tinggi," ujar Bawono dalam keterangannya, Jumat (18/1).
Bawono menuturkan hampir di semua segmen Jokowi mampu menjelaskan secara lugas pertanyaan yang diajukan panelis maupun pertanyaan dari pasangan lawan.
Salah satu penguasaan Jokowi, kata dia, terlihat saat Prabowo menyinggung soal mahalnya ongkos politik. Kala itu, ia melihat Jokowi mampu memberi jawaban yang membuatnya unggul.
"Jokowi cukup cerdik mengambil contoh bagaimana dia maju di Pilkada DKI Jakarta tahun 2012 tanpa mengeluarkan uang politik sedikit pun. Hanya bermodalkan rekam jejak sebagai Wali Kota Solo sukses dua periode. Bahkan ia tegaskan Prabowo menjadi saksi dari hal tersebut," ujarnya.
Di sisi lain, terkait Prabowo yang menekankan soal kenaikan gaji aparat negara sebagai solusi mencegah korupsi di birokasi pemerintahan, menurut Bawono, tidak memperhatikan fakta.
Sebab, ia menyebut gaji aparat negara saat ini sudah cukup baik, salah satunya karena remunerasi.
Bawono juga memuji Jokowi ketika melempar isu gender kepada Prabowo dengan menyinggung minimnya perempuan di kepengurusan DPP Gerindra. Jokowi, kata dia, membandingkan hal itu dengan keberadaan sembilan menteri perempuan di kabinet, serta membentuk panitia seleksi KPK beranggotakan semua perempuan.
"Jokowi ingin menujukkan bahwa dalam hal keberpihakan gender ia jauh lebih baik dan sudah membuktikan secara konkret," kata dia.
Meski unggul dalam debat pertama, ia mengingatkan timses untuk mengevaluasi peran cawapres Ma'ruf Amin dalam debat selanjutnya. Sebab, ia melihat Ma'ruf terlalu pasif dalam debat pertama.
Sementara Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai, dalam aspek penguasaan masalah kedua kandidat masih belum mampu menunjukkan kapasitas dan performa terbaiknya.
"Masih terdapat kekurangan di sana-sini bahkan ada beberapa segmen yang justru jawabannya tidak nyambung, di luar konteks dan tidak menjawab inti persoalan," katanya.
Selain itu, dia mengatakan dari sisi komunikasi, debat putaran pertama cukup mengejutkan. Pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf lebih cenderung emosional ketimbang penantang yang lebih santai.
Kata dia, momentum politik untuk penantang untuk menyerang petahana jika memang dianggap gagal sepertinya tidak dimanfaatkan.
"Jadi, petahana lebih agresif, sementara sang penantang seperti tak punya beban dan enjoy," katanya.
Peneliti hukum Para Syndicate, Agung Sulistyo, menyoroti konsep penegakan hukum Prabowo Subianto yang bertajuk Chief of Law Enforcement Officer.
Kata dia, konsep itu mirip pemikiran orde baru. Konsep itu diutarakan Prabowo dalam debat perdana capres-cawapres Pilpres 2019.
Menurut dia, konsep itu bakal membuat presiden memiliki kekuasaan terbatas.
"Lompatan balik ke paradigma orde baru di mana eksekutif lebih unggul dari legislatif dan yudikatif," kata dia.
Konsep itu, kata Agung, bertolak belakang dengan klaim Prabowo yang ingin menyuguhkan konsep penegakan hukum baru.
Agung menyampaikan gagasan Prabowo itu bahkan tidak bisa diterapkan karena hal tersebut sudah ditinggalkan sejak reformasi. Akan ada ketidakseimbangan pilar-pilar negara.
"Dalam penerapannya, apakah mungkin tiga kekuasaan yang kita kenal sebagai trias politica itu jadi tidak seimbang lagi eksekutif ada di atas. Lalu siapa yang mengawasi, mengoreksi," tutur dia.
"Sejarah sudah membuktikan," kata Agung.
Lebih lanjut, Agung menilai konsep yang diajukan Prabowo ini tidak matang dan hanya mengkritik penegakan hukum di masa kepemimpinan Jokowi.
Selain itu, Agung menilai konsep penegakan hukum yang diajukan Prabowo dan juga calon petahana, Joko Widodo kurang menggali persoalan hukum.
Bahasan penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) tertutupi oleh gagasan-gagasan soal ekonomi dan pembangunan. Namun luput membahas infrastruktur hukum sebagai landasan menuju perbaikan ekonomi.
"Bagaimana mungkin tidak dibahas hukum perdata, sedangkan seluruh narasi tentang berdaulat secara ekonomi, tidak ada landasan hukum yang dibahas. Ini kekurangannya," kata Agung.
(dhf/jps/ugo)
Pengamat politik dari The Habibie Center, Bawono Kumoro berpendapat capres nomor urut 01 Joko Widodo terlihat cukup meyakinkan dan menguasai persoalan dalam debat capres perdana itu.
Dia mengatakan saat awal debat ketika Jokowi memaparkan visi dan misinya, ada hal menarik disampaikan oleh Jokowi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Salah satu penguasaan Jokowi, kata dia, terlihat saat Prabowo menyinggung soal mahalnya ongkos politik. Kala itu, ia melihat Jokowi mampu memberi jawaban yang membuatnya unggul.
Di sisi lain, terkait Prabowo yang menekankan soal kenaikan gaji aparat negara sebagai solusi mencegah korupsi di birokasi pemerintahan, menurut Bawono, tidak memperhatikan fakta.
Sebab, ia menyebut gaji aparat negara saat ini sudah cukup baik, salah satunya karena remunerasi.
Bawono juga memuji Jokowi ketika melempar isu gender kepada Prabowo dengan menyinggung minimnya perempuan di kepengurusan DPP Gerindra. Jokowi, kata dia, membandingkan hal itu dengan keberadaan sembilan menteri perempuan di kabinet, serta membentuk panitia seleksi KPK beranggotakan semua perempuan.
"Jokowi ingin menujukkan bahwa dalam hal keberpihakan gender ia jauh lebih baik dan sudah membuktikan secara konkret," kata dia.
Meski unggul dalam debat pertama, ia mengingatkan timses untuk mengevaluasi peran cawapres Ma'ruf Amin dalam debat selanjutnya. Sebab, ia melihat Ma'ruf terlalu pasif dalam debat pertama.
"Masih terdapat kekurangan di sana-sini bahkan ada beberapa segmen yang justru jawabannya tidak nyambung, di luar konteks dan tidak menjawab inti persoalan," katanya.
Selain itu, dia mengatakan dari sisi komunikasi, debat putaran pertama cukup mengejutkan. Pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf lebih cenderung emosional ketimbang penantang yang lebih santai.
Kata dia, momentum politik untuk penantang untuk menyerang petahana jika memang dianggap gagal sepertinya tidak dimanfaatkan.
"Jadi, petahana lebih agresif, sementara sang penantang seperti tak punya beban dan enjoy," katanya.
Peneliti hukum Para Syndicate, Agung Sulistyo, menyoroti konsep penegakan hukum Prabowo Subianto yang bertajuk Chief of Law Enforcement Officer.
Menurut dia, konsep itu bakal membuat presiden memiliki kekuasaan terbatas.
"Lompatan balik ke paradigma orde baru di mana eksekutif lebih unggul dari legislatif dan yudikatif," kata dia.
Konsep itu, kata Agung, bertolak belakang dengan klaim Prabowo yang ingin menyuguhkan konsep penegakan hukum baru.
Agung menyampaikan gagasan Prabowo itu bahkan tidak bisa diterapkan karena hal tersebut sudah ditinggalkan sejak reformasi. Akan ada ketidakseimbangan pilar-pilar negara.
"Dalam penerapannya, apakah mungkin tiga kekuasaan yang kita kenal sebagai trias politica itu jadi tidak seimbang lagi eksekutif ada di atas. Lalu siapa yang mengawasi, mengoreksi," tutur dia.
"Sejarah sudah membuktikan," kata Agung.
Lebih lanjut, Agung menilai konsep yang diajukan Prabowo ini tidak matang dan hanya mengkritik penegakan hukum di masa kepemimpinan Jokowi.
Selain itu, Agung menilai konsep penegakan hukum yang diajukan Prabowo dan juga calon petahana, Joko Widodo kurang menggali persoalan hukum.
Bahasan penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) tertutupi oleh gagasan-gagasan soal ekonomi dan pembangunan. Namun luput membahas infrastruktur hukum sebagai landasan menuju perbaikan ekonomi.
"Bagaimana mungkin tidak dibahas hukum perdata, sedangkan seluruh narasi tentang berdaulat secara ekonomi, tidak ada landasan hukum yang dibahas. Ini kekurangannya," kata Agung.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK