Para Capres Disebut Belum Serius Perbaiki Nasib Pejalan Kaki

Jakarta, CNN Indonesia -- Meski sudah tujuh tahun berlalu, Tragedi Tugu Tani, Jakarta, disebut tak memberi dampak positif pada perbaikan pada keselamatan pejalan kaki di ibu kota. Para kandidat presiden-wakil presiden pun disebut tak punya keseriusan soal ini.

"Tujuh tahun berlalu keselamatan pejalan kaki masih menjadi masalah serius," kata Pendiri Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus, di sela-sela peringatan tujuh tahun Tragedi Tugu Tani, di Halte Tugu Tani, Jakarta Pusat, Selasa (22/1).

"Kalau melihat kandidat presiden, tidak ada yang mengangkat isu keselamatan dalam lalu lintas. Kita berharap siapapun presidennya peduli pada keselamatan pengguna jalan," ia menambahkan.

Lihat juga: Curhat Pedestrian Ketika Tiga JPO di Sudirman Direvitalisasi

Tragedi Tugu Tani terjadi pada Minggu, 22 Januari 2012. Mobil Daihatsu Xenia B 2479 XI yang dikendarai Afriyani Susanti menabrak belasan pejalan kaki di Jalan Ridwan Rais, Jakarta.

Sembilan orang tewas dalam kejadian itu. Pasca peristiwa itu, 22 Januari pun ditetapkan sebagai Hari Pejalan Kaki Nasional.

Koordinator Koalisi Pejalan Kaki Sandy Apriliansyah mengatakan peristiwa Tugu Tani merupakan catatan buruk terkait keselamatan pejalan kaki di Indonesia.

Peringatan tragedi Tugu Tani. (CNNIndonesia/Safir Makki)

"Hari ini kita memperingati Hari Pejalan Kaki Nasional yang merupakan peringatan terhadap tragedi Tugu Tani yang terjadi tahun 2012 lalu. Sudah tujuh tahun berlalu kejadian Tugu Tani terjadi, itu menjadi catatan buruk keselamatan pejalan kaki Indonesia," papar dia.

Menurut data Global Status on Road Safety 2018 yang dikeluarkan oleh World Health Organization (WHO), jumlah korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas tahun 2016 mencapai 31.282 orang. Rasio kecelakaannya mencapai lebih 12 orang per 100 ribu penduduk.

Dari data WHO itu, pejalan kaki menduduki urutan kedua korban meninggal dunia terbanyak setelah pengguna sepeda motor yang mencapai 74 persen. Jumlah pejalan kaki meninggal dunia mencapai 5.005 orang atau 16 persen.

Lihat juga: Darurat Keselamatan, Pejalan Kaki Peringati Tragedi Tugu Tani

Artinya, setiap hari terdapat 14 orang pejalan kaki di Indonesia yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas.

Alfred Sitorus menilai pemerintah belum secara serius menekan angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas.

"Sampai hari ini para pengambil kebijakan seakan-akan belum menemukan cara menekan angka kematian lalu lintas di Indonesia," tuturnya.

Koalisi Pejalan Kaki melakukan tabur bunga sekaligus menyuarakan keprihatinan soal keselamatan pejalan kaki. (CNNIndonesia/Safir Makki)

Pantauan CNNIndonesia.com, dalam peringatan itu lima anggota koalisi melakukan kegiatan tabur bunga di Halte Tugu Tani untuk mengenang mereka yang tewas dalam peristiwa tersebut.

secara bergantian anggota Koalisi Pejalan Kaki menaburkan bunga mawar merah di papan tulisan Tragedi Tugu Tani yang mereka bawa. Tak urung apa yang mereka lakukan menjadi perhatian pejalan kaki lainnya dan pengendara motor yang berhenti karena lampu merah.

Kegiatan tabur bunga pun tak berlangsung lama. Setelah ini, mereka akan melanjutkan ke Balai Kota DKI Jakarta dan meninjau JPO Karet Sudirman yang dinilai tidak ramah terhadap pejalan kaki.

Lihat juga: Trotoar Tanpa Pecel Lele di Stockholm

Koordinator Jaringan Aksi Keselamatan Jalan Edo Rusyanto menambahkan bahwa pada 2011 di era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono terdapat Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan (RUNK Jalan) yang memuat target penurunan angka kecelakaan hingga 85 persen pada 2035.

RUNK Jalan, kata Edo, seharusnya diturunkan dalam bentuk sinergitas di pemerintahan berikutnya. Namun, hal itu tak terjadi. Fenomena itu tampak pada arus mudik.

Ketika periode itu, katanya, angka kecelakaan menurun menjadi 40 korban jiwa. Edo menduga hal itu karena kekompakan yang terjalin antara Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Kementerian PUPR hingga Polisi bekerja sama. Selain itu juga terdapat instruksi presiden.

Namun di hari biasa, justru kecelakaan kembali marak terjadi. "Kalau bicara target 50 persen seharusnya 2020, 48 [persen]," tuturnya.

(gst/arh)