Polisi Tunggu Dewan Pers soal Tabloid Indonesia Barokah

CNN Indonesia | Kamis, 24/01/2019 05:15 WIB
Polisi Tunggu Dewan Pers soal Tabloid Indonesia Barokah Kabiro Humas Polri Dedi mengatakan akan menunggu sikap Dewan Pers terkait tabloid Indoensia Barokah. (CNN Indonesia/Hesti Rika)
Jakarta, CNN Indonesia -- Polisi menyerahkan kasus beredarnya tabloid Indonesia Barokah ke Dewan Pers lebih dahulu untuk sebelum melakukan penilaian.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo mengatakan pihaknya menunggu Dewan Pers untuk memberikan rekomendasi terhadap pihaknya terkait tabloid Indonesia Barokah.

"Ini (tabloid Indonesia Barokah) merupakan ranahnya Dewan Pers, jadi Dewan Pers yang harus berdiri di depan dulu, melakukan assessment terhadap tabloid tersebut," kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Rabu (23/1).


Menurutnya, rekomendasi Dewan Pers nantinya akan menjadi dasar bagi pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan atau tidak. 


Bila Dewan Pers menilai informasi yang disebarkan tabloid Indonesia Barokah mengandung unsur pidana, lanjut Dedi, maka polisi akan melakukan penyelidikan dan mencari pihak yang bertanggung jawab. 

"Polri tidak akan bergerak dulu sebelum menerima rekomendasi dari Dewan Pers," tuturnya.

Sebelumnya, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengklaim telah melaporkan tabloid Indonesia Barokah ke polisi. 


Direktur Advokasi BPN Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pelaporan itu dilakukan lantaran konten pemberitaaan tabloid tersebut tendensius terhadap Prabowo-Sandiaga.

"Kami sudah laporkan kepada pihak yang berwajib karena tabloid-tabloid itu kan isinya tendensius," ujar Dasco di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (23/1).

Tabloid Indonesia Barokah memuat berita mengenai Prabowo, Obor Rakyat, hingga aksi 212. Penerbitnya tak jelas. Salah satu edisi tabloid ini disebut mengusung tajuk utama 'Reuni 212: Kepentingan Umat atau Kepentingan Politik?'.

Tabloid Indonesia Barokah diberitakan beredar sejumlah tempat seperti di masjid hingga pesantren di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Tabloid itu disebut disebarkan lewat kantor pos.

(mts/DAL)