Jokowi menjelaskan TNI-Polri merupakan bagian dari unsur politik Tanah Air, sehingga keduanya perlu untuk mengawal pesta demokrasi di negeri ini secara netral. Tujuannya, agar pemilihan umum tersebut dapat memfasilitasi seluruh suara rakyat dengan lancar, tanpa ada perpecahan baik dari internal maupun eksternal kedua lembaga tersebut.
"Netralitas perlu sekali dijaga dan terpenting adalah kelancaran Pemilu. Kondusifitas situasi dan kondisi perlu dijaga, serta damai. Ini akan terjadi apabila TNI dan Polri solid dan sinergi bersama menjaga ketertiban dan keamanan," ucapnya kala membuka Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri di Istana Negara, Selasa (29/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya ingin mengingatkan, sering saya ingatkan di mana-mana bahwa dunia ini berubah, landscape politik, landscape sosial global berubah. Perubahan begitu cepat, terutama bidang teknologi," katanya.
Untuk itu, perubahan ini perlu ditindaklanjuti dengan penyesuaian pada riset yang dilakukan dan alutsista yang digunakan.
"Mungkin dengan lebih menggiatkan riset untuk alutsista, juga misalnya penggunaan virtual reality dan 3D printing di negara lain sudah dikembangkan di sisi kemiliteran," jelasnya.
Dalam rapim tersebut hadir Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Wakil Presiden keenam Republik Indoneisa Try Sutrisno, hingga para menteri Kabinet Kerja, seperti Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. (uli/fea)