Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Wiranto menyatakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat turut mengimbau masyarakat agar tidak salah memilih pemimpin di
Pemilu 2019.
Hal itu disampaikan dalam acara penandatanganan perjanjian kinerja pejabat eselon 1 Kemenko Polhukam tahun 2019 di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (4/1).
"Anda memang tidak berhak memilih, yang masih ASN, yang masih jadi prajurit TNI, polisi, tapi boleh ya menyampaikan ke publik, mencerahkan ke publik, jangan salah pilih pemimpin," ujar Wiranto.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wiranto menjelaskan Pemilu 2019 bukan momentum pemilihan presiden atau anggota legislatif yang sederhana. Ia berkata Pilpres merupakan penentu nasib bangsa lima tahun ke depan. Masyarakat, kata dia, jangan keliru memilih pemimpin jika tak ingin Indonesia hancur.
"Dalam agama Islam, saya mohon maaf pakai agama Islam, agama yang saya anut, disampaikan oleh Rasulullah bahwa di sana kalau suatu perkara diserahkan pada yang bukan ahlinya maka tunggu kehancurannya," ujarnya.
Ia mencontohkannya dengan sebuah bus berisi penumpang yang hendak menuju sebuah tempat wisata pegunungan dikemudikan oleh sopir angkutan kota atau sopir bemo.
"Sopir kalau bukan ahlinya, Anda berspekulasi dengan nyawa Anda. Satu bis itu hanya seorang sopir, pasti kita memilih sopir yang sudah pengalaman naik gunung, sudah tahu rutenya, sudah jelas
track record-nya sebagai sopir. Tapi kalau anda tahu-tahu nunjuk sopir tahunya sopir bemo, sopir angkot tiba-tiba dipercaya sebagai sopir bus, itu yang kita namanya kita sial," ujar Wiranto.
Di sisi lain, Wiranto juga kembali mengungkit soal ucapannya jangan memilih pemimpin berengsek atau gendeng. Ia mengatakan hal itu disampaikan lantaran tidak mau rakyat Indonesia menderita karena salah memilih pemimpin.
Ia memahami terkadang ucapannya tidak dipahami oleh rakyat. Padahal, kata dia, imbauan untuk tidak memilih pemimpin berengsek itu bak ucapan seorang bapak yang tidak mengizinkan anak perempuannya menikah dengan pria berengsek atau gendeng.
"Nah tugas kita sekarang untuk sama-sama memberi pencerahan karena kalau negeri ini dipimpin orang yang salah kita semua akan mendapat dampaknya, bahkan anak dan cucu kita akan mendapatkan dampak dari kesalahan kita memilih pemimpin," ujarnya.
 Terkait seruan Wiranto untuk tak memilih pemimpin berengsek, Jubir BPN Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak, prihatin dengan narasi miskin etika dari pejabat publik. (CNN Indonesia/Bimo Wiwoho) |
Sebelumnya, Wiranto dalam beberapa kesempatan mengimbau masyarakat untuk tak memilih pemimpin yang berengsek, gendeng, dan tak memiliki rekam jejak jelas.
Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak, pun menanggapinya dan menilai itu sebagai narasi miskin etika dari pejabat publik.
"Saya prihatin dengan kebiasaan narasi miskin etika yang dikeluarkan oleh para pejabat publik hari ini," kata Dahnil di Media Center Prabowo-Sandi, Jakarta Selatan, Selasa (22/1).
(jps/arh)