Hal itu disampaikan dalam acara penandatanganan perjanjian kinerja pejabat eselon 1 Kemenko Polhukam tahun 2019 di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (4/1).
"Anda memang tidak berhak memilih, yang masih ASN, yang masih jadi prajurit TNI, polisi, tapi boleh ya menyampaikan ke publik, mencerahkan ke publik, jangan salah pilih pemimpin," ujar Wiranto.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lihat juga:Wiranto: Jangan Pilih Pemimpin Berengsek |
"Dalam agama Islam, saya mohon maaf pakai agama Islam, agama yang saya anut, disampaikan oleh Rasulullah bahwa di sana kalau suatu perkara diserahkan pada yang bukan ahlinya maka tunggu kehancurannya," ujarnya.
Di sisi lain, Wiranto juga kembali mengungkit soal ucapannya jangan memilih pemimpin berengsek atau gendeng. Ia mengatakan hal itu disampaikan lantaran tidak mau rakyat Indonesia menderita karena salah memilih pemimpin.
Lihat juga:Wiranto: Jangan Pilih Pemimpin yang Gendeng |
"Nah tugas kita sekarang untuk sama-sama memberi pencerahan karena kalau negeri ini dipimpin orang yang salah kita semua akan mendapat dampaknya, bahkan anak dan cucu kita akan mendapatkan dampak dari kesalahan kita memilih pemimpin," ujarnya.
Terkait seruan Wiranto untuk tak memilih pemimpin berengsek, Jubir BPN Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak, prihatin dengan narasi miskin etika dari pejabat publik. (CNN Indonesia/Bimo Wiwoho) |
Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak, pun menanggapinya dan menilai itu sebagai narasi miskin etika dari pejabat publik.
"Saya prihatin dengan kebiasaan narasi miskin etika yang dikeluarkan oleh para pejabat publik hari ini," kata Dahnil di Media Center Prabowo-Sandi, Jakarta Selatan, Selasa (22/1).
(jps/arh)
Terkait seruan Wiranto untuk tak memilih pemimpin berengsek, Jubir BPN Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak, prihatin dengan narasi miskin etika dari pejabat publik. (CNN Indonesia/Bimo Wiwoho)