Inayah Wahid: RUU PKS Bukan Berarti Pro Zina dan LGBT

CNN Indonesia | Rabu, 06/02/2019 14:09 WIB
Inayah Wahid: RUU PKS Bukan Berarti Pro Zina dan LGBT Puteri mantan Presiden RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Inayah Wahid. (CNN Indonesia/Mesha Mediani).
Jakarta, CNN Indonesia -- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) meminta sejumlah kelompok masyarakat tak memandang terbalik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Aktivis Gusdurian Inayah Wahid mengatakan RUU PKS ini merupakan peraturan guna menjamin keamanan dan hak-hak korban kekerasan seksual.

Dia mengatakan, RUU PKS ini bukan berarti mendukung zina dan LGBT hanya karena tak mencantumkan soal zina dan LGBT di dalamnya.

"Jangan karena tidak menyebutkan LGBT atau zina kemudian disebut RUU ini mendukung LGBT dan pro zina. Jangan dibalik-balik berpikirnya," kata Inayah di Gedung Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Rabu (6/2).


Hal ini disampaikan menyikapi petisi menolak RUU PKS dengan judul provokatif 'Tolak RUU Pro Zina'. Petisi itu dibuat Maimon Herawati dengan anggapan RUU PKS melanggengkan seks bebas serta tidak berlandaskan agama.

Inayah membantah keras hal itu. Sebagai salah seorang yang turut mendukung dari awal pembahasan RUU PKS, ia menyatakan draf aturan ini melibatkan banyak tokoh seluruh agama di Indonesia dan perwakilan perempuan.

"Padahal landasan RUU PKS ini adalah hasil rekomendasi ulama. Ini jelas tidak seperti judul click bait-nya Pro Zina. Di sini lebih menekankan perlindungan terhadap korban," tuturnya.

Menurutnya, selama ini peraturan di Indonesia hanya menekankan tindak pidana. Padahal kekerasan seksual seperti catcalling atau godaan verbal, eksploitasi seksual, pemaksaan perkawinan, banyak sekali terjadi namun tidak termasuk dalam pidana.

Di sisi lain, hal yang kemudian dianggap menjadi solusi menjadi permasalahan ini adalah korban dan pelaku dinikahkan bahkan berakhir damai. Padahal, hal itu menghasilkan trauma kepada korban.

"Jadi RUU PKS ini mengatur terkait tindak kekerasan seksual yang masih sangat minim. Paradigma masyarakat menyulitkan penegakkan hukum karena menekankan norma sosial," ucap Inayah.


Fokus Utama RUU PKS

Koordinator Jaringan Kerja Program Legislasi Pro Perempuan (JKP3) Ratna Batara Munti menambahkan lima isu penting dalam RUU PKS dan perlu diketahui masyarakat, salah satunya adalah mengatur penanganan hukum yang terpadu dan terintegrasi dengan semua layanan bagi korban.

"Selama ini undang-undang hanya mengatur (perlindungan korban kekerasan seksual) kepada anak-anak. Tapi RUU PKS juga untuk dewasa karena memiliki hak yang sama," ucap Ratna.

Fokus kedua adalah RUU PKS memuat prosedur hukum termasuk sistem pembuktian yang sensitif dan memperhitungkan pengalaman korban. Hal ini sangat diperlukan sebab selama ini laporan korban kepada Kepolisian tak bisa langsung diproses lebih lanjut.

Hal itu biasanya terkendala tak terdapat pasal yang tepat untuk menjerat pelaku kekerasan seksual. Selain pasal, laporan juga terkendala sulitnya lagi menemukan bukti valid kekerasan seksual.

"Jadi konseling dulu dan tidak bisa diproses sebagai laporan sebelum ada pasalnya. Seandainya pasalnya ada, dibilang kenapa baru melaporkan sekarang karena persetubuhan harus dibuktikan dengan sperma. Sehingga banyak korban terdiskualifikasi," tuturnya.

RUU ini juga mengakui dan mengedepankan hak-hak korban serta menekankan kewajiban negara memenuhi hak korban seperti perlindungan, pendampingan, kesehatan, serta sosial. Hal ini ditekankan sebab sering kali korban kekerasan seksual kembali menjadi korban sosial di lingkungannya.

Poin lainnya adalah RUU PKS mengisi kekosongan hukum sembilan bentuk kekerasan seksual yang selama ini tak diakui hukum, seperti pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual.

RUU ini juga menekankan perubahan kultur masyarakat dalam memandang kekerasan seksual dengan membangun kesadaran masyarakat mencegah kekerasan seksual melalui upaya pendidikan, kebudayaan, sosial, ekonomi, dan politik. (chri/osc)