Kenaikan UMSP Dikritik, Anies Sebut Ingin Keadilan di Jakarta

CNN Indonesia | Kamis, 14/02/2019 12:44 WIB
Kenaikan UMSP Dikritik, Anies Sebut Ingin Keadilan di Jakarta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (CNN Indonesia/Hesti Rika)
Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi santai keberatan sejumlah pihak terkait penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) yang naik 5 sampai 8 persen dari nilai UMP DKI 2019 sebesar Rp3,9 juta. Penetapan ini telah diteken melalui Peraturan Gubernur 6/2019 pada 22 Januari 2019.

Anies mengatakan, penetapan kenaikan UMSP itu telah mempertimbangkan kesejahteraan para buruh yang ada di Ibu Kota. Sebab, selama ini masih ada kesenjangan upah yang diterima antara buruh yang bekerja di wilayah timur dengan pusat Jakarta.

"Kami ingin di Jakarta ada keadilan. Kota ini harus beri kesempatan pada semua, termasuk buruh. Pekerja yang dapat upah layak akan bekerja lebih produktif karena dia dapat upah layak," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (14/2).
UMSP 2019 sebelumnya ditetapkan untuk 11 sektor atau sub sektor, di antaranya sektor bangunan dan pekerjaan umum, sektor kimia, energi dan pertambangan, termasuk sektor ritel.


Keberatan kemudian muncul dari Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) yang tak setuju sektor ritel masuk dalam penetapan 11 sektor kenaikan UMSP. Ritel dinilai berbeda dengan sektor lain karena masuk dalam sektor padat karya. Selain itu kenaikan UMSP yang mencapai 8 persen dinilai terlalu memberatkan bagi pelaku usaha.

"Kalau mereka keberatan enggak apa-apa, jalani saja. Pertumbuhan usaha jangan hanya menguntungkan yang punya modal tapi juga tenaga kerja. Kalau tidak, ketimpangan jalan terus," katanya.

Mantan Mendikbud ini menegaskan pihaknya selalu menekankan pada aspek keadilan dalam pengambilan kebijakan. Ia pun selalu mengundang pihak terkait termasuk para pelaku usaha untuk ikut membahas kebijakan tersebut.

"Makanya kalau diundang datang. Tapi itu kan pilihan ya mau datang atau tidak. Nanti sudah diputuskan baru bilang (tidak setuju)," ucap Anies.

Menurut dia, para pelaku usaha itu tak ikut membahas lantaran telah berasumsi bahwa keputusan soal UMSP akan sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Faktanya, kata dia, kebijakan yang ia teken berbeda dengan pemerintahan sebelumnya.

"Tidak (sama). Gubernur sekarang bicara soal keadilan, bicara soal kesetaraan," ucapnya.
Anies sebelumnya telah menandatangani Pergub 6/2019 tentang UMSP 2019. Pergub itu diteken Anies pada 22 Januari, dan telah diundangkan 23 Januari lalu.

UMSP 2019 tersebut ditetapkan untuk 11 sektor atau sub sektor yakni sektor bangunan dan pekerjaan umum, sektor kimia, energi dan pertambangan, sektor logam, elektronik dan mesin, sektor otomotif, serta sektor asuransi dan perbankan.

Kemudian sektor makanan dan minuman, sektor farmasi dan kesehatan, sektor tekstil, sandang dan kulit, sektor pariwisata, sektor telekomunikasi, serta sektor ritel. Kenaikan UMSP berkisar antara 5 sampai 8 persen.
[Gambas:Video CNN] (psp)