Jejak Para Purnawirawan di Pusaran Bisnis Tambang dan Sawit

Sayangnya, data terkait purnawirawan jenderal yang mengusai lahan masih sangatlah minim. Sampai saat ini data purnawirawan penguasa lahan yang terekspose ke publik baru menyebut dua mantan pendiri Detasemen Penanggulangan Teror (Gultor) 81 yakni Luhut dan Prabowo. 

Namun, terdapat sejumlah nama purnawirawan jenderal yang berkecimpung di bisnis tambang dan sawit. Berdasarkan laporan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) terdapat lebih dari satu nama pensiunan jenderal.

Dalam laporan Greenpeace, JATAM, Indonesia Corruption Watch, dan Auriga bertajuk Coalruption: Elite Politik dalam Pusaran Bisnis Batu Bara, terdapat juga sejumlah nama mantan petinggi militer yang berkecimpung di dalam bisnis tambang batu bara. 

Lihat juga: VIDEO: Prabowo akan Tindak Tegas Perusahaan Perusak Alam

Peneliti Hukum Auriga Syahrul Fitra mengatakan masih banyak pensiunan TNI maupun polisi yang terindikasi ikut bermain dalam lingkaran bisnis tambang dan sawit. Namun, kata dia, data-data mengenai purnawirawan yang berkecimpung di bisnis tambang masih sulit ditemukan.

"Dalam konteks ini mungkin mantan-mantan jenderal tidak pegang langsung sebagai pemegang saham. Bisa jadi sebagai direktur atau komisaris," ucap Syahrul kepada CNNIndonesia.com.

Sementara itu, Team Leader Juru kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Arie Rompas mengatakan para purnawirawan jenderal dapat menjajaki bisnis tambang dan sawit lantaran memanfaatkan koneksi mereka saat masih bertugas aktif sebagai perwira.

"Ini berkaitan dengan ketika mereka bertugas mereka punya power ya, itu yang kemudian dibangun ketika mereka pensiun mereka kemudian jadi komisaris dan pemilik tambang," kata Arie.

Arie mengatakan para purnawirawan itu diduga memanfaatkan kekuatan mereka sebagai aparat saat masih mengenakan seragam untuk membangun jejaring dengan pengusaha-pengusaha sumber daya alam.

"Menggunakan relasi kuasa mereka ketika mereka jadi petinggi di militer, setelah dia pensiun ya kemudian dia mengakumulasi bisnis itu," ujar dia.



Sebenarnya, kata Arie, seorang purnawirawan membangun jejaring bisnis adalah hal wajar. Asalkan, jejaring bisnis itu dibangun setelah mereka pensiun.

"Kalau masih aktif tidak wajar, kalau sudah pensiun wajar tentunya punya usaha, tapi yang harus dilihat tadi sejarah itu, dia punya relasi kuasa enggak, dia dapatkan ketika waktu di militer atau tidak," kata Arie.

Sementara itu Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Sisriadi mengatakan para purnawirawan TNI sudah tidak memiliki kaitan struktural dengan TNI. Menurut dia, apapun yang mereka lakukan di bidang bisnis atau penguasaan sudah tidak ada kaitannya dengan TNI.

Lihat juga: BPN Sebut KLHK Harus Dipisahkan Agar Tak Konflik Kepentingan

Terkait penggunaan relasi kuasa untuk berjejaring dalam bisnis tambang, Sisriadi menegaskan, perwira TNI aktif tidak pernah berbisnis sejak era reformasi.

"Purnawirawan TNI tidak ada kaitan struktural dengan TNI. Jadi apapun yang mereka lakukan tidak dalam kaitan dengan TNI. Apalagi masalah bisnis, TNI tidak berbisnis sejak reformasi," kata Sisriadi kepada CNNIndonesia.com. (sah/ain)

---