Jakarta, CNN Indonesia -- Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan
Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily menyatakan pernyataan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi (
Menristekdikti) M Nasir soal 'Coblos Satu Saja' tak bermaksud untuk kampanyekan Jokowi-Ma'ruf.
Ace menilai pernyataan Nasir tersebut tak memiliki tendensi mengajak atau mempengaruhi masyarakat untuk mencoblos paslon tertentu dalam Pilpres.
Sebab, kata dia, pernyataan yang memenuhi unsur kampanye bila mengandung penyampaian visi-misi kandidat dan menyebutkan pasangan calon presiden.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ajakan kampanye itu kan misalnya ada unsur-unsur tertentu dari undang-undang yang mengatakan bahwa, ada penyampaian visi misi, lalu menyebutkan calon dan lain-lain itu," kata Ace saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (22/2).
Pada acara peluncuran Hari Kebangkitan Teknologi Nasional ke-24 di Lapangan Puputan Renon Denpasar, Kamis (21/2), Nasir mengajak mahasiswa untuk tidak golput dalam Pilpres dan pemilu legislatif pada 17 April 2019
Nasir meminta masyarakat menggunakan hak pilih dengan cukup mencoblos satu satu saja. Sebab jika mencoblos dua-duanya tidak sah.
Ace melihat Nasir mengatakan hal tersebut dalam konteks untuk menjaga persatuan bangsa dan tak mudah terpancing berita bohong (hoaks).
"Kalau memang acara tersebut mengajak orang untuk misalnya menjaga kondusifitas, menjaga persatuan, ya saya kira bisa juga tidak dikatakan sebagai sebuah kampanye Jokowi," kata Ace.
Ace justru menyinggung orasi dan gestur dari para tokoh politik yang hadir dalam malam munajat 212.
Ia menyatakan gestur dengan penggunaan simbol salam dua jari oleh Ketua Dewan Pertimbangan Partai Berkarya, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto dalam acara tersebut memiliki tendensi ke arah kampanye.
"Simbol-simbol seperti Salam Dua Jari menyebutkan itu adalah [paslon] 02, sebetulnya adalah tendensi sangat menunjukkan kampanye," kata dia.
Ace sendiri menghormati digelarnya acara-acara bernuansa keagamaan di Indonesia sepanjang gelaran Pemilu 2019. Meski begitu, ia menyarankan agar kegiatan itu tak dipolitisasi untuk kepentingan politik kelompok tertentu dengan mengatasnamakan agama.
(rzr/osc)