Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden
Joko Widodo dijadwalkan membuka Musyawarah Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (
NU), di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar, Banjar, Jawa Barat. Jokowi akan memberikan sambutan sekaligus membuka acara tersebut sekitar pukul 12.30 WIB, Rabu (27/2).
"Iya nanti Pak Presiden yang membuka sekitar pukul 12.30 WIB," kata Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faishal Zaini saat dikonfirmasi lewat sambungan telepon.
Helmy mengatakan acara Munas Alim Ulama dan Konbes NU merupakan amanat muktamar. Acara tersebut wajib digelar dua kali dalam kepengurusan periode 2015-2020. Sebelumnya acara tersebut dihelat di Lombok, NTB, pada 2017 lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi dalam lima tahun itu harus dua kali Munas. Pertama dua tahun lalu di Lombok," ujarnya.
Sementara Steering Committee (SC) Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2019 Robikin Emhas mengatakan acara kali ini mengusung tema 'Memperkuat Ukhuwah Wathaniyah untuk Kedaulatan Rakyat'. Acara tersebut digelar tiga hari, mulai hari ini Rabu (27/2) sampai Jumat (1/3).
Robikin menjelaskan pemilihan tema tersebut dilandasi situasi menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2019. NU, kata Robikin ingin mengingatkan hasil Pemilu harus menjunjung, menegakkan, dan mewujudkan kedaulatan rakyat dalam seluruh sendi kebijakan negara.
"Mandat sejati dari kekuasaan adalah kemaslahatan rakyat, kesejahteraan sebesar-besar rakyat Indonesia," katanya dikonfirmasi terpisah.
Robikin mengatakan bahwa Munas Alim Ulama akan membahas berbagai hal terkait keagamaan dan kebangsaan, meliputi Bahtsul Masail Waqiiyyah (Aktual), Maudluiyyah (Tematik), serta Qonuniyyah (Perundang-undangan). Sedangkan Konbes NU membahas berbagai hal strategis terkait dengan internal NU.
Menurut Robikin, dalam Masail Waqiiyyah yang akan dibahas antara lain mencakup bahaya sampah plastik, niaga perkapalan, bisnis
money game, dan sel punca.
Kemudian dalam Masail Maudluiyah yang dibahas masalah kewarganegaraan dan hukum negara, konsep Islam Nusantara, dan politisasi agama. Sementara itu dalam Masail Diniyah Qanuniyah yang dibahas antara lain UU Anti-Monopoli dan Persaingan Usaha serta RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.
"Di bagian rekomendasi, NU tengah mengkaji agar Pemerintah mempertimbangkan kembali pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) untuk mengatasi defisit pasokan energi dalam jangka panjang," ujar Robikin.
(fra/wis)