Jakarta, CNN Indonesia -- Koalisi Masyarakat Anti-Korupsi meragukan kinerja
Tim Gabungan yang dibentu
Kapolri Tito Karnavian terkait pengusutan kasus penyiraman air keras kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Novel Baswedan.
Koalis menilai, hingga hari ke-700 pascaserangan terhadap Novel, tim yang dibentuk pada 8 Januari 2019 ini masih belum membuahkan hasil yang signifikan.
"Pembentukan Tim Gabungan tanggal 8 Januari 2019 oleh Kapolri Tito Karnavian tidak menunjukkan hasil yang menggembirakan," ujar Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi, Shaleh Al Ghifari, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (12/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu,DirekturLBH Jakarta sekaligus Kuasa HukumNovelBaswedan,ArifMaulana lantangmenyatakanpesimismenya dengan tim gabungan bentukan Tito ini. Arif mencium dugaan tim gabungan ini tidak independen.
Tim gabungan yang ada, kata dia, sangat berbeda dari yang diinginkan oleh koalisi masyarakat sipil antikorupsi. Tim itu, diketahui banyak diisi oleh staf ahli Kapolri, kepolisian, dan tim asistensi KPK.
Arif mengatakan pihaknya juga telah meminta kepada polisi untuk menyampaikan akuntabilitas atas proses kerja yang mereka lakukan selama tiga bulan setelah tim gabungan itu terbentuk.
"Tim yang berisi banyak perwira, penyidik yang banyak sekali itu belum ada hasil yang berarti yang disampaikan pada publik dan belum terungkap kasusnya," kata Arif.
Selebihnya, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Sipil meminta kepada Presiden Joko Widodo agar segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang sifatnya independen untuk menuntaskan kasus ini.
TGPF pun nantinya harus bertanggungjawab secara langsung dan bekerja berdasarkan Keputusan Presiden. Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi juga meminta agar polisi menghormati pembentukan TGPF independen itu.
Sebelumnya, Tito telah menerbitkan surat tugas untuk membentuk tim gabungan dalam pengusutan kasus Novel. Kapolda Metro Jaya Irjen Irjen Idham Azis ditunjuk sebagai ketua tim. Sementara penanggung jawab tim adalah Tito sendiri.
Setidaknya ada 65 nama yang masuk ke tim gabungan tersebut. Dilibatkan pula dalam tim itu anggota Densus 88 Antiteror Polri serta tim dari KPK.
Beberapa pakar yang masuk tim adalah mantan wakil ketua KPK Indriyanto Seno Adji, peneliti utama LIPI Hermawan Sulistyo, Ketua Setara Institute Hendardi, Komisioner Kompolnas Poengky Indarti.
Selain itu ada mantan Komisioner Komnas Ham Nur Kholis dan eks ketua Komnas HAM yang kini dikenal sebagai Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ifdhal Kasim.
(sah/ain)