TKN Klaim Jokowi Sudah Hapus UN sebagai Syarat Kelulusan
CNN Indonesia
Selasa, 19 Mar 2019 12:53 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Program Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Aria Bima mengatakan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla telah menghapuskan sistem ujian nasional (UN) sebagai prasyarat utama kelulusan siswa.
Hal ini menjawab pertanyaan terkait janji Jokowi-JK pada Pilpres 2014 yang ingin menghapuskan UN.
Aria menambahkan pelaksanaan UN saat ini hanya dijadikan sebagai mekanisme untuk mengukur kompetensi peserta didik secara nasional.
"Jadi Pak Jokowi itu sudah menghapus UN sebagai tolak ukur standar kelulusan. Lalu, diubah jadi standar ukur kompetensi saat ini," kata Aria saat kepada CNNIndonesia.com, Selasa (19/3).
Pada 2015, Jokowi memutuskan tetap memberlakukan sistem UN dengan beberapa catatan dan perbaikan. Salah satu perbaikan itu adalah UN tidak lagi menjadi syarat mutlak bagi kelulusan para siswa.
Lebih lanjut, Aria menekankan pelaksanaan UN saat ini hanya untuk mengukur sejauh mana transfer pengetahuan dari pendidik mampu menumbuhkan kompetensi dari para siswa.
"Itu pun materi-materinya, hal yang sifat mata pelajaran dengan standar nasional saja. Kalau standar kompetensi daerah diberikan ke daerah," kata dia.
Tak hanya itu, Aria mengklaim saat ini para peserta didik tidak lagi dihantui lagi oleh UN sebagai prasyarat kelulusan. Ia pun menyatakan pemerintah terus melakukan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan agar tak timpang antara daerah yang satu dengan lainnya.
"Jadi orang tak dihantui lagi oleh adanya satu parameter UN sebagai kelulusan, tapi disamping itu di mana fasilitas-fasilitas prasyarat objektif belum memenuhi untuk menjadi satu standar yang sama," kata dia.
Selain itu, Aria turut mengkritik langkah Sandiaga Uno yang ingin menghapuskan UN secara keseluruhan dan diganti dengan penelusuran minat dan bakat.
Ia menyatakan rencana itu nantinya akan berhadapan dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang di dalamnya mengatur UN.
Peraturan itu, kata dia, sudah mengamanatkan bagi pemerintah untuk melaksanakan UN sebagai kompetensi standar nasional.
"Pencabutan itu tak bisa asal cabut, karena itu diatur dalam UU, makanya [Pak Jokowi] enggak dicabut, dalam UU itu jelas bahwa pemerintah harus punya instrumen untuk mengukur standar kemampuan peserta didik secara nasional," kata dia.
Aria menyatakan langkah Sandi yang berencana menghapus UN tentu akan melanggar UU 20 tahun 2003.
Ia pun menyarankan agar Sandiaga mengkaji persoalan tersebut terlebih dulu ketimbang mengumbar janji yang bertabrakan dengan peraturan yang berlaku.
"Jadi nanti jangan sampai janji Sandiaga itu enggak diimplementasikan," kata dia.
[Gambas:Video CNN] (pmg/rzr/pmg)
Hal ini menjawab pertanyaan terkait janji Jokowi-JK pada Pilpres 2014 yang ingin menghapuskan UN.
Aria menambahkan pelaksanaan UN saat ini hanya dijadikan sebagai mekanisme untuk mengukur kompetensi peserta didik secara nasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada 2015, Jokowi memutuskan tetap memberlakukan sistem UN dengan beberapa catatan dan perbaikan. Salah satu perbaikan itu adalah UN tidak lagi menjadi syarat mutlak bagi kelulusan para siswa.
"Itu pun materi-materinya, hal yang sifat mata pelajaran dengan standar nasional saja. Kalau standar kompetensi daerah diberikan ke daerah," kata dia.
 Pelajar mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di Jakarta. (CNN Indonesia/Safir Makki) |
"Jadi orang tak dihantui lagi oleh adanya satu parameter UN sebagai kelulusan, tapi disamping itu di mana fasilitas-fasilitas prasyarat objektif belum memenuhi untuk menjadi satu standar yang sama," kata dia.
Selain itu, Aria turut mengkritik langkah Sandiaga Uno yang ingin menghapuskan UN secara keseluruhan dan diganti dengan penelusuran minat dan bakat.
Ia menyatakan rencana itu nantinya akan berhadapan dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang di dalamnya mengatur UN.
Peraturan itu, kata dia, sudah mengamanatkan bagi pemerintah untuk melaksanakan UN sebagai kompetensi standar nasional.
"Pencabutan itu tak bisa asal cabut, karena itu diatur dalam UU, makanya [Pak Jokowi] enggak dicabut, dalam UU itu jelas bahwa pemerintah harus punya instrumen untuk mengukur standar kemampuan peserta didik secara nasional," kata dia.
Aria menyatakan langkah Sandi yang berencana menghapus UN tentu akan melanggar UU 20 tahun 2003.
Ia pun menyarankan agar Sandiaga mengkaji persoalan tersebut terlebih dulu ketimbang mengumbar janji yang bertabrakan dengan peraturan yang berlaku.
"Jadi nanti jangan sampai janji Sandiaga itu enggak diimplementasikan," kata dia.
[Gambas:Video CNN] (pmg/rzr/pmg)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK