BPN Sebut Program Kartu Jokowi Usang dan Tak Efisien

Tim, CNN Indonesia | Kamis, 21/03/2019 02:25 WIB
BPN Sebut Program Kartu Jokowi Usang dan Tak Efisien ilustrasi. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Pakar Ekonomi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Laode Kamaluddin membandingkan program integrasi e-KTP yang digagas capres dan cawapres unggulannya dengan tiga kartu sakti yang digagas Presiden Joko Widodo.

Menurut dia, program tiga kartu baru yang digagas Jokowi justru sudah ketinggalan zaman bahkan usang dan tidak efisien.

"Di masa depan orang mengarah kepada kesederhanaan, secara kartu itu satu, kemudian fungsinya diperluas. Kalau satu kartu fungsi banyak, itu menunjukkan bahwa small government kaya dengan fungsi," kata Laode di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Rabu (20/3).

Lebih lanjut Laode juga menjelaskan program kartu sakti Prabowo-Sandi ini akan menggunakan sistem single identity number (SIN) di dalam e-KTP. Sehingga masyarakat pun tidak perlu lagi mengantongi banyak kartu untuk bermacam situasi.


Bahkan kata dia, dalam e-KTP itu nantinya akan ada chip yang terdapat dalam kartu identitas dimana semua program pemerintah bisa terakomodir dari mulai jaminan kesehatan, beasiswa, hingga bantuan sosial untuk masyarakat.

Konektivitas e-KTP dengan sistem integrasi nasional ini pun dipastikan akan masuk dalam program 100 hari masa kepemimpinan jika capres dan cawapres unggulannya terpilih dalam Pilpres 2019 April mendatang.

"Di dalam sistim pemetaan yang modern, Satu kartu dianggap lebih mudah secara manajemen, dari operasional lebih murah dan lebih mudah digunakan, ini akan masuk program 100 hari kerja," kata Laode.

Di tempat yang sama, Juru Bicara BPN Ferdinand Hutahaean mengatakan, program integrarasi e-KTP yang digagas Prabowo-Sandi bukan sesuatu yang sulit dilaksanakan. Lagi pula kata dia, awal mula munculnya e-KTP pun memang mengarah pada identitas tunggal warga negara Indonesia.

"Kalau kita mencontek Amerika di kartu itu nomor jaminan sosial masyarakatnya ada. Kita juga akan menjurus ke sana. Tetapi di tengah jalan karena e-KTP dicampuri kasus, akhirnya berubah. Sekarang Bang Sandi datang dengan gagasan untuk menyempurnakan ini, menjadikan nyata, jadi melakukan ini tidak sulit," kata Ferdinand. (tst/age)