PKS Minta Bawaslu Tak Bikin Gaduh soal Pelanggaran Kampanye
CNN Indonesia
Senin, 25 Mar 2019 16:19 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Dewan Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak menambah kegaduhan soal temuan pelanggaran dalam kampanye rapat umum perdana Joko Widodo dan Prabowo Subianto yang digelar Minggu (24/3).
Hidayat mengatakan seharusnya Bawaslu dapat menyebutkan pelanggaran yang dilakukan kandidat secara rinci serta memberikan masukan perbaikan kepada kedua kandidat agar tak mengulangi kejadian serupa.
"Kalau ada penyimpangan sebutkan penyimpangannya apa, lalu koreksinya harus seperti apa? Kemudian terjadi perbaikan-perbaikan agar tak menampilkan kesalahpahaman terhadap Bawaslu," kata Hidayat saat ditemui di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Senin (25/3).
Bawaslu menyatakan terdapat pelanggaran yang terjadi pada kampanye Jokowi dan Prabowo secara terpisah, salah satunya peserta yang membawa anak-anak. Lalu ditemukan banyak aparatur sipil negara (ASN) yang ikut kampanye.
Lebih lanjut, Hidayat menegaskan pihaknya telah berkomitmen agar tak melibatkan anak kecil dalam tiap pergelaran kampanye.
Ia menyatakan pihaknya pasti sudah menyiapkan tempat penitipan anak di dalam tiap gelaran kampanye terbuka untuk mencegah pelanggaran tersebut.
"Jangan-jangan ini dalam proses orang tuanya mau menitipkan anak ke tempat penitipan itu dan sedang membawa atribut, sehingga dicurigai itu sedang kampanye," kata dia.
Hidayat berpesan agar Bawaslu dapat menyampaikan kepada masing-masing calon dimana letak pelanggaran tersebut dengan lebih akurat. Apabila hal itu tak dilakukan, ia mengaku khawatir akan menimbulkan apatisme bagi publik yang dapat berdampak buruk bagi proses demokratisasi Pemilu di Indonesia.
"Jadi menurut saya Bawaslu harus jadi pengawas yang adil dan berani dan objektif, sebab kemarin-kemarin Bawaslu tak dalam posisi seperti itu, banyak yang dilaporkan ASN, gubernur, bupati walikota, menunjukkan satu gini ga ada tindakan apapun," kata dia.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyatakan seharusnya Bawaslu lebih mengawasi pihak petahana, yakni pasangan Jokowi-Ma'ruf dalam tiap kampanye.
Sebab, kata dia, pihak kecurangan yang dilakukan pihak petahana akan lebih banyak ketimbang pasangan Prabowo-Sandiaga Uno sepanjang penyelenggaraan kampanye terbuka.
"Saya yakin kami tak punya banyak akses terhadap fasilitas negara. Justru itu yang diawasi dari paslon yang sekarang ini dari petahana. Misalnya termasuk penggunaan pesawat kepresidenan itu enggak boleh di dalam kampanye. Itu perlu dipantau," kata dia.
[Gambas:Video CNN] (ugo/rzr)
Hidayat mengatakan seharusnya Bawaslu dapat menyebutkan pelanggaran yang dilakukan kandidat secara rinci serta memberikan masukan perbaikan kepada kedua kandidat agar tak mengulangi kejadian serupa.
"Kalau ada penyimpangan sebutkan penyimpangannya apa, lalu koreksinya harus seperti apa? Kemudian terjadi perbaikan-perbaikan agar tak menampilkan kesalahpahaman terhadap Bawaslu," kata Hidayat saat ditemui di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Senin (25/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menyatakan pihaknya pasti sudah menyiapkan tempat penitipan anak di dalam tiap gelaran kampanye terbuka untuk mencegah pelanggaran tersebut.
Hidayat berpesan agar Bawaslu dapat menyampaikan kepada masing-masing calon dimana letak pelanggaran tersebut dengan lebih akurat. Apabila hal itu tak dilakukan, ia mengaku khawatir akan menimbulkan apatisme bagi publik yang dapat berdampak buruk bagi proses demokratisasi Pemilu di Indonesia.
"Jadi menurut saya Bawaslu harus jadi pengawas yang adil dan berani dan objektif, sebab kemarin-kemarin Bawaslu tak dalam posisi seperti itu, banyak yang dilaporkan ASN, gubernur, bupati walikota, menunjukkan satu gini ga ada tindakan apapun," kata dia.
Sebab, kata dia, pihak kecurangan yang dilakukan pihak petahana akan lebih banyak ketimbang pasangan Prabowo-Sandiaga Uno sepanjang penyelenggaraan kampanye terbuka.
"Saya yakin kami tak punya banyak akses terhadap fasilitas negara. Justru itu yang diawasi dari paslon yang sekarang ini dari petahana. Misalnya termasuk penggunaan pesawat kepresidenan itu enggak boleh di dalam kampanye. Itu perlu dipantau," kata dia.
[Gambas:Video CNN] (ugo/rzr)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK