Bawaslu Tak Tahu soal Dugaan Polisi Mendata Dukungan Capres

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengaku tidak pernah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk melakukan pendataan kekuatan dukungan masyarakat terhadap calon presiden (capres). Hal ini menanggapi pernyataan Direktur Kantor Hukum dan HAM Lokataru, Haris Azhar yang menyebut pihak kepolisian melakukan pendataan kekuatan dukungan masyarakat terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres 2019.

"Enggak ada hubungan itu. Kita enggak pernah koordinasi lakukan pemetaan dukungan. Kalau pemetaan kerawanan iya, kalau pemetaan dukungan tidak," kata Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja di Gedung KPK, Selasa (27/3).

Ia mengatakan pihak Bawaslu juga belum mengetahui dugaan pendataan kekuatan dukungan masyarakat oleh polisi. Bagja juga mengaku pihaknya belum mengetahui kebenaran informasi tersebut.

Bawaslu, ucap Bagja, belum menentukan apakah dugaan pemetaan yang dilakukan oleh polisi itu melanggar peraturan. Hanya saja, kata Bagja, haram hukumnya bagi polisi apabila tidak netral di Pemilihan Umum 2019.

Lihat juga: JK Yakin Menteri Ikut Jokowi Kampanye Tak Ganggu Kinerja

"Belum, kami belum ada laporan atau temuan mengenai hal tersebut," ucapnya.

Sebelumnya, Haris Azhar mengklaim pihaknya memiliki data terkait polisi di sejumlah daerah yang melakukan pendataan tersebut. Dia mengatakan data itu didapatkan dari sejumlah daerah yang dihimpun oleh polres dan polsek dalam bentuk Microsoft Excel.

"Kami punya data di beberapa daerah kalau polisi melakukan pendataan itu. Pendataan soal kekuatan pasangan calon (paslon) 01 dan paslon 02. Dukungan siapa dukung siapa. Kelompok ini dukung siapa," kata Haris kepada CNNIndonesia.com saat dihubungi pada Selasa (26/3).

Lihat juga: Polisi Diduga Mendata Kekuatan Dukungan Capres Hingga ke Desa

Haris bisa memastikan bahwa data yang ia dapatkan itu valid. Ia pun masih memikirkan kepada siapa akan mengungkap data tersebut untuk beberapa hari ke depan.

"Tapi itu datanya ada. Saya cuma masih mencari. Lagi meyakinkan siapa yang mau menerima laporan tersebut," ujarnya.

Sementara itu Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo menyatakan keberadaan anggotanya yang mendata dukungan masyarakat terkait pemilu 2019 hanya untuk pemetaan potensi konflik.

"Bisa saja anggota melakukan mapping kerawanan dan untuk mengidentifikasi potensi-potensi konflik yang mungkin dapat terjadi serta akan membuat cara bertindak dan rencana contigency nantinya apabila hal tersebut terjadi," kata Dedi saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (27/3).

Lihat juga: Polri: Data Dukungan Capres untuk Pemetaan Potensi Konflik

(sah/ain)