Tim Jokowi Nilai Mustahil Polri Data Kekuatan Dukungan Capres

CNN Indonesia | Kamis, 28/03/2019 04:23 WIB
Tim Jokowi Nilai Mustahil Polri Data Kekuatan Dukungan Capres Tim Jokowi-Ma'ruf, Aria Bima membantah Polri data masyarakat jelang pilpres 2019. (CNN Indonesia/Bimo Wiwoho)
Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Program Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Aria Bima menyatakan tak mungkin aparat kepolisian melakukan pendataan pemetaan arah dukungan masyarakat hingga ke daerah-daerah pada Pilpres 2019.

Ia sampaikan untuk merespons Direktur Kantor Hukum dan HAM Lokataru Haris Azhar yang menyebut kepolisian melakukan pendataan kekuatan dukungan masyarakat terhadap pasangan capres-cawapres pada Pilpres 2019.

Aria menyakini bahwa aparat keamanan seperti Polisi dan TNI tetap bersikap netral dalam penyelenggaraan Pemilu 2019.


"Enggak ada, enggak mungkin, TNI dan Polri itu netral. itu belum tentu ada itu," kata Aria kepada CNNIndonesia.com, Rabu (27/3).


Selain itu, Aria turut menduga isu ini sengaja digulirkan untuk menutupi insiden mobil dinas TNI yang digunakan untuk mengangkut logistik acara relawan Prabowo-Sandiaga Uno beberapa waktu lalu.

Diketahui, mobil Pajero berpelat nomor dinas TNI 3005-00 pernah hadir di acara relawan Prabowo-Sandiaga beberapa waktu lalu. Mobil itu merupakan milik seorang purnawirawan TNI yang pensiun tahun 2001 berinisial RAT.

"Jadi polisi itu bukan mendata-data, itu belum tentu ada. Itu sepertinya hanya untuk menutup isu mobil TNI yang ikut kampanye. Saya yakin enggak ada," kata dia.


Lebih lanjut, Politikus PDIP itu menyinggung amanat Kapolri Jendral Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang mengimbau agar seluruh personel Polisi wajib netral dalam Pilpres 2019.

Oleh karena itu, ia turut meminta kepada seluruh aparat kepolisian untuk tetap menjaga netralitas dan tak ikut-ikutan masuk ranah politik praksis di Pemilu 2019.

"Ya kita minta TNI Polri netral, Kita tak ingin TNI atau Polri masuk dalam ranah politik praktis," ucapnya.


Sebelumnya, Haris Azhar mengklaim memiliki data meterlibatan polisi itu dari sejumlah daerah yang dihimpun oleh polres dan polsek dalam bentuk Microsoft Excel.

Kami punya data di beberapa daerah kalau polisi melakukan pendataan itu. Pendataan soal kekuatan paslon 01 dan paslon 02. Dukungan siapa dukung siapa. Kelompok ini dukung siapa," kata Haris kepada CNNIndonesia.com saat dihubungi pada Selasa (26/3).

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo menyatakan pendataan yang dilakukan anggotanya itu hanya untuk pemetaan potensi konflik.

[Gambas:Video CNN] (rzr/DAL)