Jakarta, CNN Indonesia -- Kapolsek Pasirwangi Kabupaten Garut, Jawa Barat, AKP Sulman Azis mengungkapkan pernah diarahkan oleh Kapolres Kabupaten Garut untuk menggalang dukungan kepada
Jokowi-Ma'ruf Amin.
Sulman mengaku perintah itu disertai ancaman mutasi. Dia juga mengaku pernah disangka mendukung Prabowo Subianto.
Hal tersebut diungkapkan Sulman di kantor Lokataru, Jakarta, Minggu (31/3). Dia berkata selama 27 tahun berkarier sebagai polisi, baru kali ini diperintahkan mendukung salah satu paslon peserta Pilpres 2019, yakni Jokowi-Ma'ruf.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya ini sudah 27 tahun menjadi polisi, sudah bertugas dimana mana. Baru tahun 2019 ini, di Pilpres 2019, ada perintah untuk berpihak kepada salah satu calon," ucap Sulman.
Sulman mengaku diperintah oleh atasannya Kapolres Kabupaten Garut, untuk mendata dukungan masyarakat di Pilpres 2019.
Kapolsek lain di wilayah Kabupaten Garut juga diperintahkan serupa. Semua diperintahkan untuk mendata anatomi dukungan masyarakat.
Sulman mengklaim tidak menjalankan perintah tersebut. Dia pun tidak mengetahui apakah rekan-rekan sesama kapolsek melaksanakan perintah itu.
Dia juga mengaku tidak tahu bagaimana cara kapolsek lain menggalang dukungan di masyarakat jika yang bersangkutan mematuhi perintah dari Kapolres. Sulman sendiri pun tidak mengetahu pasti maksud penggalangan yang dimaksud atasannya.
"Mungkin yang dikatakan penggalangan itu adalah penggiringan publik untuk berpihak kepada salah satu paslon," kata Sulman.
Sulman enggan bicara lebih jauh perihal asal muasal perintah menggalang dukungan masyarakat untuk mendukung Jokowi-Ma'ruf. Sejauh ini, Sulman mengaku hanya diberi perintah oleh Kapolres Kabupaten Garut.
"Saya enggak tahu itu diperintah estafet dari atas atau tidak. yang pasti saya diperintahkan oleh beliau (kapolres)," tutur Sulman.
Dituduh Dukung PrabowoSulman mengaku dituduh mendukung paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam acara deklarasi yang dihelat pada 15 Febuari lalu.
Tuduhan muncul lantaran Sulman kedapatan berfoto dengan petinggi Nahdlatul Ulama setempat yang merupakan ketua panitia deklarasi.
Sulman menjelaskan bahwa dirinya berfoto dengan pemuka agama tersebut bukan berarti mendukung paslon 02. Bukan pula bekerja sama mensukseskan acara deklarasi Paslon 02.
Sulman menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki hubungan spesial dengan pemuka agama tersebut. Dia mengaku kenal dengan pemuka agama yang dimaksud dalam rangka menjalin koordinasi agar acara deklarasi dapat berjalan dengan tertib.
"Saya berfoto, sambil membuat laporan untuk melaporkan kepada Kapolres. Saat itu saya hanya melaksanakan tugas saya sebagai Kapolsek. Untuk memastikan bawa kegiatan yang dilaksanakan di wilayah berjalan sesuai dengan ketentuan," tutur Sulman.
Sulman mengaku foto tersebut diambil untuk memperkuat laporan. Dia mengatakan laporan akan lebih dipercaya atasan jika menyertakan foto.
Sulman lalu menyebut Kapolres Kabupaten Garut sempat menggelar rapat dengan para kapolsek. Sulman tidak ikut hadir. Dalam rapat, kata Sulman, Kapolres meminta kepada para kapolsek agar tidak meniru sikap dirinya.
"Setelah saya kirim dokumentasi itu pernah dirapatkan tanpa saya. 'Jangan seperti Kapolsek Pasirwangi. Sekarang sudah bukan saatnya berfoto dengan 02'," kata Sulman.
Tak berhenti sampai disitu. Sulman terus membeberkan kejanggalan-kejanggalan lain yang dirasakannya.
"Yang kedua, saya dianggap tidak melakukan penggembosan terhadap massa yang akan mengikuti deklarasi tersebut," kata Sulman.
"Ada lagi isu yang lebih ekstrem. Saya dituduh membiayai deklarasi tersebut. Kira-kira orang kecil seperti saya, mampu enggak membiayai itu semua," lanjutnya.
Sulman mengaku memperoleh informasi itu semua dari berbagai sumber. Termasuk bawahannya di lingkungan Polsek Pasirwangi, Kabupaten Garut.
Sulman mengatakan dirinya juga difitnah mengoordinir sembilan dari 12 kepala desa di wilayahnya agar memberikan dukungan kepada Prabowo-Sandi. Sulman menyebut ada fakta yang diputar.
Sulman menjelaskan bahwa dirinya memang pernah menerima kedatangan sembilan kepala desa. Kala itu, para kepala desa meminta perlindungan lantaran baru saja dipanggil oleh Polda Jawa Barat. Sulman menyebut mereka akan diminta klarifikasi soal dana bantuan sosial.
"Dan mereka diarahkan untuk mendukung paslon nomor 01. Tetapi situasi ini dibalik. Seolah saya yang mengumpulkan kepala desa untuk memberikan dukungan kepada nomor 02," ucap Sulman.
Sulman lalu mengatakan bahwa seluruh anggota polisi di bawahnya sempat diperiksa oleh Propam Polda Jawa Barat. Para bawahan Sulman bertanya soal kedekatan dirinya dengan pemuka NU setempat pendukung Prabowo-Sandi. Mereka, kata Sulman, juga ditanyakan apa isi pembicaraan dengan sembilan kepala desa.
"Artinya, dengan ada pertanyaan itu, mereka mencurigai saya ada permainan dengan panitia dan melakukan penggalangan kekuatan dengan para kepala desa," kata Sulman.
Kini, Sulman mengaku sudah tidak menjabat sebagai Kapolsek Pasirwangi. Dia dimutasikan ke Polda Jawa Barat seksi penanganan pelanggaran.
"Saya dimutasikan dari Kapolsek ke Polda Jawa Barat dikarenakan saya berfoto dengan tokoh agama, tokoh NU Kecamatan Pasirwangi, yang kebetulan beliau itu sebagai ketua panitia deklarasi Prabowo -Sandi, yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari," ucap Sulman.
Terpisah, Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko, membantah pernyataan Sulman Azis, yang mengaku diarahkan Kapolres Kabupaten Garut untuk menggalang dukungan bagi Joko Widodo dalam Pilpres 2019.
"Tidak benar informasi tersebut," ujar Trunoyudo saat dikonfirmasi
CNNIndonesia.com, Minggu (31/3).
Trunoyudo menyatakan sesuai Undang-Undang Nomor 2/2002 tentang Kepolisian Negara, anggota Polri harus netral dan tidak boleh turut serta dalam politik praktis.
"Sudah jelas netralitas anggota polri sesuai pasal 28 UU 2/2002 dan TR arahan untuk netralitas juga sudah sangat jelas," katanya.