Andi Arief Sebut Ada Faksi Keumatan di Koalisi Prabowo-Sandi

CNN Indonesia | Senin, 08/04/2019 10:30 WIB
Andi Arief Sebut Ada Faksi Keumatan di Koalisi Prabowo-Sandi Kampanye akbar Prabowo di GBK. (CNN Indonesia/Hesti Rika)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief menyebut ada faksi-faksi di tubuh koalisi Adil Makmur yang mengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019.

Andi menyebut saat ini salah satu faksi di kubu Prabowo yakni Faksi Keumatan. Namun Demokrat, kata Andi tak mau bergabung di faksi ini dan lebih memilih membentuk Faksi Kerakyatan.

"Partai Demokrat memilih menjadi faksi kerakyatan dalam tubuh koalisi adil makmur. Kami bertanggung jawab terhadap rakyat," kata Andi dalam akun twitternya, @AndiArief__.




Sebagai pemimpin koalisi, Prabowo diharapkan Andi mau mendengarkan suara dari semua faksi yang ada dalam koalisi pengusung.

Dalam pesan singkat yang diterima CNNIndonesia.com, Demokrat menurut Andi tak ingin Faksi Keumatan menjadi pemimpin koalisi. Jika tidak,menurutnya lebih baik Partai Demokrat yang memimipin koalisi ini.

"Partai Demokrat ingin yang memimpin koalisi ini atau komando koalisi ada di tangan Pak Prabowo," kata Andi, Senin (8/4).

Andi tak menjelaskan detail pernyataannya ihwal Faksi Keumatan dan Faksi Kerakyatan. Dia hanya menegaskan bahwa Demokrat berada di barisan Faksi Kerakyatan.

Pernyataan ini keluar hanya sehari setelah Ketua Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, menulis surat berisi kritik terhadap kampanye akbar Prabowo Subianto di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), kemarin.

Dalam suratnya SBY menyebut kampanye akbar Prabowo tersebut tidak lazim dan tidak mencerminkan kampanye politik nasional yang seharusnya bersifat inklusif.

Kampanye nasional Prabowo disebut Demokrat seharusnya mencerminkan inklusivitas, kebinekaan atau kemajemukan.

SBY juga mengingatkan bahwa kampanye harus mencegah demonstrasi apalagi show of force identitas, baik yang berbasiskan agama, etnis serta kedaerahan, maupun yang bernuansa ideologi, paham dan polarisasi politik yang ekstrem.

"Mindset kita haruslah tetap Semua Untuk Semua, atau All For All. Calon pemimpin yang cara berpikir dan tekadnya adalah untuk menjadi pemimpin bagi semua, kalau terpilih kelak akan menjadi pemimpin yang kokoh dan insyallah akan berhasil," kata SBY.

"Sebaliknya, pemimpin yang mengedepankan identitas atau gemar menghadapkan identitas yang satu dengan yang lain, atau yang menarik garis tebal kawan dan lawan untuk rakyatnya sendiri, hampir pasti akan menjadi pemimpin yang rapuh," ujarnya menambahkan.

Andi sendiri menyatakan tak sepakat jika koalisi Prabowo-Sandi menjadikan politik identitas bagian dari strategi kampanye. Dia becermin dari riwayat pemilu sebelumnya.

Dikatakan Andi bahwa politik identitas tidak pernah menang dalam pemilu skala nasional sejak 1955.

Dia mengamini politik identitas pernah menang di Jakarta pada 1987 dan 2017. Namun, dalam skala nasional, strategi tersebut tidak pernah terbukti ampuh.

"Kampanye terbuka 02 sejak Sulsel sampai Sumbar disambut meriah masyarakat, karena tidak dengan politik identitas. Jangan sampai kemenangan yang sudah di depan mata dikalahkan oleh taktik yang keliru. Saatnya inklusif, meluaskan dukungan," kata Andi.

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga sudah mengklarifikasi kampanye akbar di Senayan yang disebut SBY tidak inklusif. Juru Bicara BPN Andre Rosiade menyebut kampanye akbar Prabowo itu justru untuk semua kalangan.

"Saya rasa semua terbuka untuk seluruh agama apapun karena Pak Prabowo adalah presiden rakyat Indonesia, presiden seluruh agama, presiden seluruh suku dan ras di Indonesia, bukan umat Islam saja," kata Andre saat dihubungi CNNIndonesia.com, Minggu (7/4).

Andre mencontohkan inklusivitas kampanye tersebut terlihat saat beberapa tokoh dari agama selain Islam naik ke panggung. Ia menyebut Prabowo memberi panggung bagi tokoh Kristen hingga Tionghoa. (bmw/wis)