JATAM Sebut Pebisnis Raup Untung Siapapun Pemenang Pilpres

CNN Indonesia | Sabtu, 13/04/2019 02:35 WIB
JATAM Sebut Pebisnis Raup Untung Siapapun Pemenang Pilpres JATAM menyebut banyak pebisnis besar berada di belakang dua capres, Prabowo Subianto dan Jokowi. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)
Jakarta, CNN Indonesia -- Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menilai Pilpres 2019 hanya akan menguntungkan segelintir orang, terutama pebisnis besar. Pasalnya, kedua capres menyumbang nama-nama pebisnis dan mantan jenderal yang ikut berbisnis di korporasi besar yang berkonflik dengan masyarakat lokal.

Ketua Kampanye JATAM Melky Nahar menilai perebutan kekuasaan pada pilpres kali ini hanya melibatkan orang 'yang itu-itu saja', sementara di lain pihak kepentingan rakyat dan lingkungan terabaikan.

"Jadi siapapun yang menang, tetap mereka-mereka yang punya bisnis yang akan meraup keuntungan yang sangat besar, kita hanya dimobilisasi ke TPS saja," cetusnya, saat ditemui di kantor KontraS, Jakarta, Jumat (12/4).


Ia mencontohkannya dengan perusahaan tambang PT Bumi Suksesindo (BSI) di Tumpang Pitu, Banyuwangi, Jawa Timur. Meski mengantongi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) menambang emas, warga lokal menentangnya karena muncul kerusakan alam akibat tambang itu seperti banjir lumpur pada 2016.

Salah seorang pemrotes tambang bernama Budi Pego pun kena getah. Budi akhirnya ditangkap oleh polisi dengan tuduhan penyebaran paham komunisme.

"Kondisinya bergeser dari persoalan ekologi ke komunisme karena ada spanduk baru yang ada logo PKI. Dari kesaksian Budi, itu bukan bendera dia, ketika persidangan pun tidak bisa dibuktikan," ujar Melky.

PT BSI disebut merupakan anak perusahaan PT Merdeka Copper Gold Tbk. Saham mayoritas Merdeka dimiliki oleh PT Saratoga Sedara Tbk dan PT Provident Capital Indonesia, perusahaan yang didirikan oleh cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno dan Erwin Suryadjaya.

Duduk di kursi komisaris Merdeka, terdapat nama Garibaldi Thohir, kakak dari Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Erick Thohir; dan Dhohir Farizi, suami Yenny Wahid, sebagai komisaris independen.

Adapun nama-nama purnawirawan di masing-masing kubu capres, menurut Melky, untuk memberi keamanan investasi terhadap pemilik bisnis tambang.

"Kita menduga mereka hanya dipakai untuk mengamankan investasi dari korporasi tertentu. Buktinya ketika ada masyarakat yang menolak, yang dipakai pendekatan keamanan," imbuhnya.

Nama-nama pebisnis di atas belum menanggapi soal tudingan JATAM tersebut.

[Gambas:Video CNN] (bin/arh)