Jenderal di Balik Jokowi-Prabowo Dinilai Sarat Kepentingan

CNN Indonesia | Jumat, 12/04/2019 23:55 WIB
Jenderal di Balik Jokowi-Prabowo Dinilai Sarat Kepentingan Capres nomor 01 Jokowi dan capres nomor 02 Prabowo Subianto. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mengingatkan kembali bahwa kedua capres, Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memiliki keterikatan dengan purnawirawan jenderal.

Keberadaan purnawirawan itu pun dinilai sarat kepentingan. Misalnya makin suramnya penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu, siapapun presidennya.

KontraS mencatat ada 9 dari 27 purnawirawan yang kini di belakang Jokowi-Ma'ruf punya rekam jejak bermasalah di kasus HAM.


"Begitu pun di kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang terdapat 8 purnawirawan yang diduga terlibat dalam kasus pelanggaran HAM masa lalu," ujar peneliti KontraS, Rivanlee Anandar di kantornya, Jakarta, Jumat (12/4).

Rivan mencontohkan nama-nama purnawirawan yang sudah dikenal publik luas seperti Wiranto, Fachrul Rozi, dan Hendropriyono di kubu Jokowi-Ma'ruf. Sementara di kubu Prabowo-Sandi ada nama-nama seperti Bambang Kristiono, Tono Suratman, hingga Syafrie Samsuddin.

Mereka semua diduga punya andil dalam sejumlah peristiwa berdarah seperti di Kerusuhan Mei 1998, Talangsari 1989, DOM Aceh, penghilangan paksa jelang Reformasi, dan kekerasan di Timor Timur.

"Beberapa kasus yang melibatkan para purnawirawan TNI tersebut bahkan belum diadili secara hukum," kata dia.

KontraS menilai keberadaan para purnawirawan pada posisi yang sangat dekat dengan pucuk kekuasaan negara berpotesi memberikan pengaruh buruk terhadap upaya penyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM berat, terutama melalui mekanisme peradilan.

Dalam konteks tambang dan energi pun ada banyak mantan jenderal, baik TNI maupun Polri, yang berada di lingkaran masing-masing capres pun kental dengan konflik kepentingan.

Kepala Kampanye JATAM Melky Nahar menyebut para eks jenderal itu diduga menjadikan ajang pemilu ini sebagai pintu masuk dalam perebutan kepentingan di bisnis tambang dan energi.

Keterlibatan eks jenderal TNI dan Polri ini, terutama posisi mereka yang sangat strategis di beberapa perusahaan juga sarat akan kepentingan keamanan untuk menekan resistensi masyarakat lokal yang melawan.

"Apalagi beberapa di antaranya menjadi bagian terpenting dari kekuasaan hari ini," kata Melky. (bin/osc)