"Kodam Jaya 7.454 orang dan personel prajurit BKO sebanyak 7.668 orang, terdiri dari TNI AD berjumlah 5.046, TNI AL berjumlah 1.872 orang, dan TNI AU berjumlah 750 orang," tutur Kapendam Jaya Kolonel (Inf) Kristomei Sianturi saat dikonfirmasi, Senin (15/4).
Kristomei menuturkan pagi tadi juga telah dilaksanakan apel pasukan BKO Kodam Jaya yang dipimpin langsung Pangdam Jaya Mayjen Eko Margiyono.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kristomei menuturkan aplikasi yang dilengkapi dengan tombol darurat tersebut dimaksudkan untuk mengambil langkah cepat dan anstipasi potensi konflik yang muncul di lapangan.
"Panic button tersebut hanya untuk anggota Kodam Jaya dengan menginstall (aplikasi) dan memverifikasi NRP (Nomor Registrasi Pusat), nanti prajurit tersebut dapat melaporkan langsung dan akan terpantau di command center Kodam Jaya," tutur Kristomei.
Belum Ada Potensi Rawan di Jakarta
Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Edy Pramono menyebut sejauh ini pihaknya belum mendapati tempat pemungutan suara (TPS) yang masuk dalam potensi kerawanan di wilayah Jakarta.
"Belum ada hal-hal atau potensi kerawanan yang dapat menganggu situasi keamanan," kata Gatot di Mapolda Metro Jaya, Senin (15/4).
Gatot juga menyampaikan meski belum menemukan TPS yang berpotensi rawan, namun pihaknya tetap melakukan deteksi dini ke seluruh wilayah di Jakarta guna mengetahui jika terjadi potensi kerawanan.
"Kita terus melakukan langkah-langkah deteksi dini untuk mengatahui potensi kerawanan yang bisa berkembang, kita sudah menyiapkan langkah-langkah antisipasi untuk itu," tuturnya.
Selain itu, dikatakan Gatot, pihaknya juga terus rutin melakukan patroli gabungan hingga gelaran Pemilu 2019 berakhir. Patroli gabungan itu dilakukan baik di tingkat Polda dan Kodam, Polres dan Kodim, hingga tingkat Polsek dan Koramil dan telah rutin digelar sejak sebulan lalu.
Selain itu sejumlah personel juga sudah disiapkan untuk melakukan patroli di sekitar TPS.
"Hal ini ditujukan untuk memberikan rasa aman nyaman kepada masyarakat untuk datang ke TPS menggunakan hak pilihnya secara bebas agar tidak ada perasaan-perasaan khawatir, terintimidasi," ujar Gatot. (dis/osc)