BPN: Pemilu 2019 Pemilu Quick Count

CNN Indonesia | Sabtu, 20/04/2019 12:21 WIB
BPN: Pemilu 2019 Pemilu <i>Quick Count</i> Ilustrasi. (Foto: CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Pipin Sofyan berpendapat perhitungan cepat (quick count) merupakan upaya sejumlah pihak menggiring opini masyarakat Pemilihan Presiden (Pilpres) sudah selesai.

"Bangun opini pilpres ini selesai. Saya ngebayangin kalau ini dianggap selesai maka pemilu ini menjadi pemilu quick count dan TPSnya cukup 2.000 saja," kata Pipin dalam satu diskusi di Jakarta, Sabtu (20/4).

Hal itu disampaikannya menyikapi hasil perhitungan cepat sejumlah lembaga survei yang berbeda dengan hasil perhitungan tim Prabowo.


Sejumlah lembaga survei menunjukkan pasangan Joko Widodo dan Maruf Amin mengungguli pasangan Prabowo-Sandi dengan kisaran 55 persen suara.

Pasangan Prabowo-Sandi memperoleh dukungan suara versi sejumlah lembaga survei sekitar 45 persen. Hasil itu didapat dari sekitar 2.000 TPS yang dipilih acak.


Pipin juga menyoroti pemberitaan perhitungan cepat selama 24 jam sehingga seolah-seolah Pilpres telah selesai. Survei pun dilakukan hanya 2.000 TPS padahal ada lebih dari 800 ribu TPS di Indonesia.

Sementara itu, Prabowo sebelumnya sempat mengklaim pihaknya yang menjadi pemenang Pilpres dengan perolehan suara 62 persen dalam hasil real count survei internal tim mereka.

Prabowo juga sempat menuding lembaga survei berpihak dan dimanfaatkan pihak-pihak tertentu sehingga hasilnya tak mencerminkan kondisi suara sesungguhnya di lapangan.

Diminta Tak Reaktif

Di sisi lain, Anggota Tim Kampanye Nasional Jokowi-Maruf Masinton Pasaribu menyatakan tak mempermasalahkan klaim-klaim kemenangan pihak BPN dan Prabowo. Namun, ia menyarankan semua pihak tak reaktif terhadap hasil perhitungan cepat.

"Klaim kemenangan sah siapa saja boleh. Tapi kalau deklarasi "kami lah yang akan dan sudah menjadi pilihan rakyat", ini kan jadi lucu-lucuan. Masalah hasil quick count santai saja hadapinya," kata Masinton.


Ia menyatakan perhitungan cepat bukan hal baru dalam Pemilu di Indonesia karena dimulai sejak 2004. Selama ini, perhitungan cepat dinilai tak pernah berbeda dengan perhitungan riil Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Oleh sebab itu, Masinton meminta pihak tertentu tak berstandar ganda dalam menyikapi perhitungan cepat lembaga survei.

[Gambas:Video CNN] (chri/asa)