BPN Jelaskan Beda Sikap Quick Count Pilgub DKI dan Pilpres

CNN Indonesia | Senin, 22/04/2019 20:20 WIB
BPN Jelaskan Beda Sikap Quick Count Pilgub DKI dan Pilpres Direktur Media BPN Prabowo-Sandiaga, Sudirman Said. (CNN Indonesia/Abi Sarwanto)
Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menjelaskan alasan pihaknya mempercayai hasil hitung cepat (quick count) Pilkada DKI 2017 dan sikap saat Pilpres 2019 yang bertolak belakang.

Saat Pilkada DKI Jakarta sejumlah pihak yang saat ini tergabung dalam BPN mempercayai hitung cepat lembaga survei yang memenangkan Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Mereka bahkan langsung mengklaim kemenangan di Pilkada tersebut.

Direktur Materi dan Debat BPN Prabowo-Sandiaga, Sudirman Said menjelaskan saat Pilgub DKI wilayah pantauan terbatas karena hanya di Jakarta dan tidak ada tanda-tanda kecurangan.


Sebaliknya, pada Pilpres 2019 ini wilayah pantauan luas karena seluruh wilayah Indonesia. Sudirman menambahkan di Pilpres 2019 juga ditemukan dugaan kecurangan sejak awal.

"Ada perbedaan yang mendasar ketika pilkada dan pemilu nasional ini, pertama kan lokusnya (pilgub) kan lebih terbatas dan kita melihat temuannya itu bisa lebih terpantau dan tidak ada tanda-tanda kecurangan sistemik dari awal," kata Sudirman di Media Center Prabowo-Sandi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (22/4).

Menurut dia, kecurangan pada saat Pemilu 2019 terjadi mulai dari masalah daftar pemilih tetap (DPT), penggunaan kotak suara dari kertas, hingga dugaan keterlibatan aparat hampir di seluruh Indonesia.

Atas dugaan itu, menurut Sudirman, temuan angka apapun saat ini wajib dicurigai. Terlebih angka-angka yang dikeluarkan oleh lembaga survei.

"Nah, yang berhak punya kesempatan tidak fair siapa? Kan, tidak mungkin penantang, kita tidak punya tangan, tidak punya aparat, tidak punya struktur, jadi itu logis saja," kata Sudirman.

Rata-rata lembaga survei dalam hasil quick count dan exit poll menetapkan Jokowi-Ma'ruf Amin unggul di atas 54 persen dari Prabowo-Sandiaga.

Di sisi lain, BPN sejak hari pertama penghitungan suara telah menyatakan menolak mengakui hasil hitung cepat dan exit poll sejumlah lembaga survei. 

Prabowo, dua hari usai pencoblosan bahkan menegaskan bahwa rakyat Indonesia sudah tidak percaya lagi dengan lembaga survei abal-abal yang merilis hasil pilpres 2019.

"Rakyat Indonesia sudah sadar, rakyat Indonesian tidak bisa dibohongi lagi," tegas Prabowo dalam orasi di hadapan pendukungnya di kediaman pribadi, Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Jumat (19/4).

"Hei, tukang bohong, rakyat tidak percaya sama kalian. Mungkin kalian harus pindah ke negara lain. Mungkin kau bisa pindah ke Antartika," ucap Prabowo menambahkan.

Sejumlah lembaga survei merespons tudingan itu dengan membuka data-data hasil survei plus metodologi yang digunakan. Itu dilakukan pada Sabtu pekan lalu.

Lembaga yang melakukan aksi buka-bukaan itu antara lain Center for Strategic and International Studies (CSIS), Indikator Politik, dan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan juga melakukan hal serupa. PDI Perjuangan bahkan menantang kubu Prabowo-Sandi melakukan hal serupa yakni membuka data dan metode penghitungan suara yang mereka lakukan sebagai dasar klaim kemenangan.


(tst/wis)